Jakarta, RANAHNEWS — Dorongan untuk memperkuat efisiensi dan pemerataan layanan energi kembali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang membahas Evaluasi Kinerja Semester I 2025, rencana aksi korporasi 2026, serta roadmap ketahanan energi nasional. Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan bahwa keberhasilan finansial PLN harus diikuti peningkatan performa di seluruh lini layanan publik.
Politisi PKS itu mengapresiasi pencapaian PLN yang membukukan penjualan listrik sebesar 155,62 TWh atau tumbuh 4,36% YoY, serta laba usaha mencapai Rp 30,56 triliun pada Semester I 2025.
“Pencapaian ini tentu patut diapresiasi, namun pertumbuhan tersebut harus dijaga agar berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik,” ujar Nevi.
Ia menekankan perlunya perluasan basis pertumbuhan konsumsi listrik agar tidak bergantung pada sektor tertentu, melainkan didorong melalui elektrifikasi industri, pengembangan kawasan ekonomi, dan peningkatan layanan bernilai tambah.
“PLN harus memastikan pertumbuhan konsumsi listrik tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu, tetapi diperluas melalui elektrifikasi industri, kawasan ekonomi, dan layanan bernilai tambah,” ucapnya.
Nevi juga menyoroti kondisi surplus kapasitas di Jawa–Bali yang mencapai sekitar 40 persen. Menurutnya, situasi ini menekan efisiensi dispatch dan meningkatkan beban pembayaran kapasitas kepada produsen listrik swasta.
“Oversupply yang terlalu tinggi hanya akan membebani keuangan PLN. Diperlukan strategi mitigasi, renegosiasi kontrak, dan peningkatan akurasi perencanaan permintaan,” tegasnya.
Selain itu, Legislator asal Sumbar II itu mengingatkan bahwa kualitas layanan masih timpang di berbagai wilayah, terutama terkait indikator SAIDI-SAIFI di kawasan timur Indonesia. Meski kinerja nasional membaik, pemerataan belum sepenuhnya tercapai.
“PLN harus memastikan keandalan dirasakan adil oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” kata Nevi.
Pada aspek layanan pelanggan, ia menilai inovasi digital PLN belum sejalan dengan perkembangan teknologi terkini, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan.
“Kami ingin melihat lompatan inovasi yang benar-benar meningkatkan kenyamanan pelanggan, bukan sekadar perbaikan kecil,” ujarnya.
Menjelang aksi korporasi 2026, Nevi meminta kejelasan mengenai progres pembangunan PLTN, penguatan ekosistem kendaraan listrik, serta percepatan penambahan Energi Baru Terbarukan sesuai RUPTL 2025–2034 yang menargetkan 76 persen penambahan kapasitas berasal dari EBT.
“Transisi energi bukan sekadar jargon. Ini harus berjalan dengan roadmap yang jelas, pendanaan yang kuat, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat,” tutup Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar