Pariaman, RANAHNEWS — Pembahasan Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap penting setelah pemerintah daerah menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD. Dalam rapat yang berlangsung di Aula DPRD Kota Pariaman, Kamis (13/11/2025), Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mewakili Wali Kota Yota Balad memaparkan tanggapan terhadap berbagai saran, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi.
Mulyadi menyatakan bahwa seluruh masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan fiskal daerah. Ia menilai setiap pandangan fraksi menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Setelah mendengarkan penyampaian dari masing-masing fraksi, baik berupa pertanyaan, saran, maupun kritik terhadap Rancangan APBD 2026, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semua masukan tersebut bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar terkait defisit anggaran sebesar Rp62,28 miliar, Mulyadi menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan sekitar Rp92,2 miliar itu berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah, terutama pada komponen DAU dan DAK.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan layanan publik. “Defisit yang terjadi adalah defisit yang terukur dan dikelola secara hati-hati, dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan serta keberlanjutan fiskal yang sehat,” lanjutnya.
Pandangan Fraksi Bintang Indonesia Raya yang disampaikan Fitri Nora juga mendapat apresiasi pemerintah. Saran dan penilaiannya disebut menjadi pedoman penting dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan.
Sementara itu, terhadap masukan Fraksi Keadilan Kesejahteraan Nasional melalui Aris Munandar, pemerintah menekankan pentingnya sinergi DPRD dan eksekutif untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. “Semua masukan menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola yang sehat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kami berharap dukungan terus terjalin untuk mewujudkan Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif, Berbasis Agama dan Berbudaya,” ujar Mulyadi.
Fraksi PPP melalui Wahyu Satria Putra menyoroti pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah menyatakan sependapat dan menegaskan bahwa berbagai inovasi serta optimalisasi PAD terus diupayakan agar struktur belanja semakin berimbang antara kebutuhan operasional dan pembiayaan pembangunan strategis.
Di sisi lain, pandangan Fraksi Amanat Nasional yang disampaikan Dicky Samardi turut mendapatkan apresiasi. Pemerintah memandang kritik dan perhatian DPRD sebagai bentuk kontrol legislasi yang mewakili aspirasi masyarakat.
“Masukan ini sangat kami hargai. Tantangan yang dihadapi cukup berat, sehingga sinergi antar-OPD, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan APBD dan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Menutup penyampaiannya, Mulyadi berharap seluruh tanggapan tersebut dapat dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar penyusunan Rancangan APBD 2026 berjalan efektif dan tepat sasaran. (rn/*/pzv)
Komentar