Jakarta, RANAHNEWS.com – Pengawasan efektivitas belanja negara kembali ditekankan DPR RI menyusul tingginya realisasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2025. Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan serapan anggaran sebesar 96,12 persen harus berbanding lurus dengan kualitas pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Zigo dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri PKP, Selasa (10/2/2026). Ia menilai capaian serapan anggaran tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.
“Realisasi anggaran 96,12 persen harus benar-benar sejalan dengan kualitas fisik di lapangan dan ketepatan sasaran program,” tegas Zigo dalam rapat tersebut.
Menurut Zigo, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh program perumahan yang dibiayai APBN memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian layak.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Zigo menyatakan Komisi V DPR RI siap mengawal peningkatan anggaran Kementerian PKP menjadi Rp10,89 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung target pembangunan 400.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ia menilai peningkatan target BSPS membutuhkan dukungan sistem pelaksanaan yang kuat serta koordinasi lintas sektor agar program berjalan optimal.
“Kami akan terus mengawal agar target 400.000 unit BSPS dapat terlaksana tanpa hambatan birokrasi maupun kendala lahan,” ujarnya.
Selain program BSPS, Zigo juga menyoroti percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana. Ia mendorong Kementerian PKP segera menyelesaikan persoalan status lahan pada sejumlah aset yang belum dimanfaatkan agar pembangunan tidak berlarut-larut.
Menurutnya, kejelasan lahan merupakan faktor kunci dalam memastikan program perumahan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Zigo.
Melalui pengawasan Komisi V DPR RI, ia berharap pelaksanaan program perumahan nasional dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. (rn/*/pzv)
Komentar