Padang, RANAHNEWS – Kritik terhadap kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus bergulir. Salah satu sorotan tajam datang dari Muhammad Zuhrizul, Ketua Relawan Mahyeldi-Vasko dalam Pilkada 2024, yang secara terbuka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan Sumbar.
Menurut Zuhrizul, jabatan strategis seperti dinas pendidikan tidak semestinya diisi oleh sosok yang hanya menjalankan rutinitas tanpa inovasi. “Dalam menyukseskan program unggulan Mahyeldi-Vasko, tidak cukup hanya pintar, tapi juga harus kuat secara ide dan tindakan nyata,” tegasnya, Rabu (16/7/2025).
Ia mengaitkan kritik tersebut dengan berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan Sumbar, seperti polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB), sengketa SMA 5 Bukittinggi, serta belum tuntasnya masalah beasiswa Rajawali dan sejumlah pembangunan sekolah yang mangkrak.
Zuhrizul juga menyinggung dugaan persoalan lama yang membayangi pejabat bersangkutan sejak periode sebelumnya, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kunjungan kerja ke luar negeri. “Masak studi banding ke luar negeri bisa anggarkan ratusan juta, tapi penambahan ruang belajar dan meja-kursi murid selalu tak ada solusi? Ini ironi,” tuturnya.
Ia menilai kepala dinas semestinya mampu memetakan potensi dan persoalan pendidikan di daerah. “Kalau hanya menjalankan administrasi, semua orang juga bisa. Tapi memimpin dengan visi dan inovasi, itu yang diperlukan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Relawan Mahyeldi-Vasko, Zuhrizul mengaku memiliki tanggung jawab moral terhadap janji kampanye pasangan kepala daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa jabatan kepala OPD tidak boleh hanya didasarkan pada kedekatan emosional dengan gubernur. “Harus ditunjuk yang benar-benar kompeten dan peduli terhadap pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Tak hanya mengkritik, Zuhrizul juga mendorong DPRD Sumbar untuk bersikap tegas terhadap OPD yang minim terobosan. “Sudah saatnya DPRD ‘gaspoll’, jangan diam menghadapi masalah klasik pendidikan yang terus berulang. Ingat, pendidikan menyangkut masa depan generasi,” tegasnya.
Meski demikian, sejumlah pihak di internal pemprov menilai sebagian kritik Zuhrizul tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil. Mereka menyebut Dinas Pendidikan sudah mengusulkan berbagai kebutuhan ke pusat, termasuk penambahan lokal dan dana operasional sekolah, meskipun kewenangan akhir tetap berada di pemerintah pusat.
Namun, di tengah silang pendapat itu, satu hal yang disepakati: pendidikan Sumbar membutuhkan langkah konkret, inovatif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak yang masih terhambat mengakses layanan dasar pendidikan. (rn/*/pzv)
Komentar