Jakarta, RANAHNEWS — Langkah besar diambil Presiden Prabowo Subianto dalam merombak tata kelola perusahaan negara. Sore ini, di Istana Negara, ia melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, menandai babak baru transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 109 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Dalam upacara yang berlangsung pukul 15.00 WIB, Presiden Prabowo juga melantik Amiruddin dan Tedi Barata sebagai Wakil Kepala Badan.
Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya tanggung jawab dan integritas sebagai dasar menjalankan amanah negara.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” demikian penggalan sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru di hadapan Presiden.
Usai pengambilan sumpah, Presiden dan pejabat yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan. Suasana di ruang upacara berlangsung khidmat dan penuh makna, menandai momentum strategis dalam reformasi pengelolaan BUMN di bawah pemerintahan baru.
Selain melantik pimpinan BP BUMN, Presiden Prabowo juga menetapkan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua. Doddy Zulverdi diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, sementara Ferdinan Dwikoraja Purba menjabat Anggota Bidang Program Penjaminan Polis.
Dua pejabat ex-officio turut dikukuhkan, yaitu Suminto dari Kementerian Keuangan dan Aida Suwandi Budiman dari Bank Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta beberapa wakil menteri baru. Rangkaian pelantikan ini mempertegas arah pemerintahan Prabowo yang berfokus pada penguatan kelembagaan, efisiensi birokrasi, dan percepatan pembangunan nasional. (rn/*/pzv)
Komentar