Padang, RANAHNEWS – Polemik suksesi kepemimpinan KONI Sumatera Barat kian berlarut. Meski KONI Pusat telah menunjuk Carataker untuk menggantikan Ronny Pahlawan sesuai permintaan pemerintah daerah, pendanaan bagi Carataker hingga kini belum juga jelas.
Situasi ini kontras dengan pengalaman serupa pada tahun 2021. Saat itu, di bawah kepemimpinan Kadispora Bustavidia, proses suksesi berjalan lancar. Carataker berhasil mengantarkan Agus Suardi alias Abin terpilih secara aklamasi tanpa kendala berarti.
“Saya waktu itu di-SK-kan sebagai sekretaris Carataker KONI Sumbar. Ketuanya, Mayjen (Purn) Andri. Semua proses berjalan mulus karena Dispora tidak mempersulit. Soal anggaran, semuanya aman karena memang sudah diatur dalam RAB KONI Sumbar,” ujar Bustavidia mengenang.
Ia menegaskan, dana KONI seharusnya diserahkan sesuai kebutuhan tanpa intervensi. “Kalau dalam RAB nilainya Rp1 miliar, ya serahkan saja. Dana itu milik KONI Sumbar, hanya disalurkan melalui Dispora. Kalau Kadispora sampai menentukan mata anggaran, artinya Kadispora yang ikut bertanggung jawab,” ucapnya.
Sementara itu, rapat persiapan pencairan anggaran yang digelar belakangan ini dilaporkan masih menemui jalan buntu. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Ary Yuswandi, yang dikonfirmasi belum merespons terkait proses tersebut.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak. Ketua KONI Sawahlunto, Jhon Reflita, menilai keterlambatan pencairan anggaran bisa melumpuhkan pembinaan olahraga di Sumbar. Ia menekankan, agenda penting seperti Porprov 2026 dan Musorprovlub pada 10 September mendatang terancam terganggu jika masalah dana tidak segera dituntaskan.
“Kami dari KONI se-kabupaten/kota Sumbar menilai pemerintah perlu segera meringankan beban Carataker. Jangan sampai olahraga kita mandek hanya karena persoalan ini,” ujarnya.
Pandangan senada juga disampaikan anggota DPRD Sumbar, Nofrizon. Politisi PPP itu menegaskan, pemerintah harus objektif dan tidak mengulur-ulur waktu dengan alasan yang sarat kepentingan.
“Saya tidak mau berandai-andai, tapi publik bisa melihat siapa saja kandidatnya dan bagaimana latar belakangnya. Pemerintah harus jernih menyikapi hal ini,” katanya.
Kisruh berkepanjangan ini membuat publik olahraga di Sumbar berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas, agar dinamika organisasi tidak mengorbankan prestasi atlet dan kelancaran agenda olahraga di masa mendatang. (rn/*/pzv)
Komentar