Jakarta, RANAHNEWS – Anggota DPR RI asal Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, kini resmi bertugas di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, pangan, kelautan, dan lingkungan hidup. Perpindahan dari Komisi II ini menandai langkah baru Rahmat dalam memperluas medan pengabdiannya di parlemen.
Rahmat menegaskan bahwa rotasi ini merupakan amanah yang disertai tekad untuk menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan. “Saat ini saya ingin fokus mendorong kedaulatan pangan dan membantu memperkuat sektor agraria secara menyeluruh. Ini menyangkut hajat hidup rakyat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Selama berada di Komisi II, Rahmat dikenal vokal memperjuangkan nasib tenaga honorer dan berhasil mendorong revisi Undang-Undang ASN serta penyelesaian status PPPK. Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut tidak akan berhenti meskipun kini bertugas di bidang yang berbeda. “Kita akan tetap mengawasi pelaksanaannya di lapangan dari sisi legislasi maupun penganggaran,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I yang mencakup wilayah agraris seperti Tanah Datar, Agam, dan Limapuluh Kota, Rahmat menyebut tantangan ke depan semakin besar. Ia melihat masih banyak persoalan serius di sektor pangan, seperti distribusi pupuk subsidi, ketimpangan akses lahan, hingga ketergantungan pada impor pangan.
“Isu pangan bukan sekadar soal beras, tapi tentang kedaulatan dan keberpihakan terhadap petani. Kita butuh ekosistem pertanian yang sehat dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Bulog dan Kementerian Pertanian dalam menjamin stabilitas harga dan distribusi pangan. Menurutnya, program kementerian harus benar-benar dirasakan oleh petani kecil. “Anggaran triliunan rupiah untuk pangan jangan hanya berhenti di atas kertas. Kita harus pastikan menyentuh petani langsung,” ujarnya.
Rahmat juga mendorong penguatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar memiliki wewenang lebih besar dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor. “Kita tidak bisa lagi kerja terpisah antara kementerian. Data harus terintegrasi, dan arah kebijakan harus jelas,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pindah komisi bukan berarti berpindah perjuangan, melainkan memperluas ruang pengabdian. “Selama diberi amanah oleh rakyat, saya akan terus berjuang di manapun. Kini saatnya kita urus perut rakyat: petani, nelayan, dan ketersediaan pangan yang adil,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar