Kabupaten Solok, RANAHNEWS – Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pendidikan berbasis kerakyatan dengan mengikuti pertemuan pembahasan dan klarifikasi Program Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, hadir langsung bersama Ketua TP-PKK Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Medison, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan tersebut juga difasilitasi oleh tim teknis dari tiga kementerian, yakni Fajar dari Kemendagri, Heru dari Kemensos, dan Agnes dari Kementerian PUPR.
Dalam diskusi, para peserta menekankan pentingnya legalitas lahan sebagai syarat utama penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Selain itu, kesiapan infrastruktur, penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan lokal, ketersediaan tenaga pendidik, serta dukungan anggaran menjadi poin strategis dalam perencanaan pelaksanaan program ini.
Kementerian Sosial memberikan pandangan dari perspektif perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sementara Kementerian Dalam Negeri menyoroti aspek regulasi dan tata kelola daerah sebagai penopang keberhasilan program. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif agar Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata bagi daerah yang minim akses pendidikan formal.
Dalam pernyataannya, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat akan mulai direalisasikan pada tahun ajaran baru sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam memperluas akses pendidikan yang merata.
“Kita akan memulai pelaksanaan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru. Ini bukti keseriusan kami untuk menghadirkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, khususnya di daerah-daerah terpencil,” ujar Bupati Jon.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan berbasis kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi. Program ini mengusung kurikulum formal berpadu dengan pendidikan karakter, sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah Kabupaten Solok optimistis program ini dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan pendidikan di wilayahnya. Tidak hanya itu, model Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi inspirasi nasional dalam menciptakan sistem pendidikan inklusif yang berlandaskan kearifan lokal.
Usai pertemuan, dilaksanakan audiensi antara para kepala daerah dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico. Agenda ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas program Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan komunitas yang menyeluruh.
Dengan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Solok meyakini bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan. (E_J)
Komentar