Jakarta, RANAHNEWS – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan jumlah pelanggan dan kualitas layanan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perusahaan tersebut pada 20 Agustus 2025. Ia mengingatkan bahwa peningkatan angka pengguna transportasi tidak boleh mengorbankan kepentingan publik.
Nevi mengapresiasi pencapaian KAI Group yang membukukan pertumbuhan pelanggan sebesar 8,90% pada Semester I 2025, termasuk lonjakan penumpang LRT Jabodebek hingga 50,14%. Namun, menurutnya, peningkatan kuantitatif itu harus dibarengi perbaikan kualitas.
“Kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan adalah standar minimal yang tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar angka penumpang,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai langkah digitalisasi melalui aplikasi Access by KAI yang mencatat 12,6 juta transaksi tiket atau 72% dari total penjualan merupakan perkembangan positif. Meski begitu, ia mengingatkan agar transformasi digital tetap memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.
“Keandalan aplikasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas. Jangan sampai inovasi digital justru menimbulkan kerentanan baru,” tambahnya.
Dalam isu keberlanjutan, Nevi memberikan apresiasi atas roadmap KAI 2025–2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29% dan peningkatan skor tata kelola perusahaan (GCG). Namun, ia menegaskan bahwa target itu perlu didukung indikator objektif, audit independen, dan keterbukaan data lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) demi membangun kepercayaan publik.
Sorotan serius ia tujukan pada kinerja Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) yang hingga pertengahan 2025 masih membukukan kerugian besar, dengan KAI menanggung hampir Rp1 triliun pada Semester I 2025. Nevi menilai rencana masuknya Danantara dalam restrukturisasi utang KCIC harus dilaksanakan dengan transparan agar tidak merugikan masyarakat.
“Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural. DPR harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak membebani masyarakat melalui BUMN lain,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kembali kritik PKS sejak awal terhadap proyek kereta cepat yang berpindah dari Jepang ke China secara tergesa-gesa, yang kini terbukti menimbulkan persoalan serius.
“Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan dalam pengawasan DPR. Jangan sampai kerugian berulang dan membebani keuangan PT KAI serta BUMN lainnya. Kepentingan publik dan keberlanjutan layanan transportasi nasional harus ditempatkan di atas segalanya,” pungkas Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar