Mudik Lebaran 2025, DPR: “Jangan Sampai Macet dan Tiket Mahal Jadi Masalah Tahunan”

News298 Dilihat

Jakarta, RANAHNEWS – Mudik Lebaran bukan sekadar perjalanan tahunan, tetapi ritual sosial yang melibatkan jutaan orang dalam waktu bersamaan. Tahun 2025 diprediksi menjadi salah satu musim mudik terbesar dalam sejarah, dengan 146,48 juta orang melakukan perjalanan. Kebijakan libur panjang selama 11 hari, dari 28 Maret hingga 7 April, diperkirakan akan membuat arus mudik lebih padat dari biasanya.

Menghadapi kondisi ini, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, SE. MM, menyoroti kesiapan infrastruktur dan transportasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bekerja lebih keras agar pemudik mendapatkan perjalanan yang aman dan nyaman.

“Jangan sampai jalan rusak dan jembatan yang belum diperbaiki menjadi hambatan utama pemudik. Infrastruktur harus benar-benar siap sebelum puncak arus mudik,” ujar Zigo. Ia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat perbaikan jalur utama, termasuk jalan lintas Sumatera serta proyek tol yang bisa difungsionalkan, seperti Tol Padang–Pekanbaru dan Tol Binjai–Langsa.

Selain infrastruktur, masalah transportasi juga menjadi perhatian. “Harga tiket jangan sampai melonjak drastis. Pemerintah harus memastikan tiket tetap terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya. DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk menekan harga tiket, terutama transportasi udara, melalui kebijakan diskon pajak.

Kemacetan di jalur-jalur utama juga menjadi tantangan besar. “Rekayasa lalu lintas harus lebih profesional tahun ini. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama dengan kemacetan panjang di Pelabuhan Merak-Bakauheni dan jalur-jalur krusial lainnya,” tegas Zigo.

Di sisi lain, BMKG diinstruksikan untuk terus memberikan informasi cuaca secara akurat dan real-time. Ini penting agar pemudik dan operator transportasi bisa mengantisipasi gangguan cuaca ekstrem yang bisa memperlambat perjalanan.

Zigo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan mudik tahun ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah mampu mengelola transportasi massal di tengah lonjakan penumpang.

“Mudik bukan hanya soal perjalanan, tetapi juga soal kenyamanan, keamanan, dan kepuasan masyarakat. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk memastikan semuanya berjalan lancar,” pungkasnya. (rn/*/pzv)

Komentar