Jakarta, RANAHNEWS – Sorotan tajam kembali diarahkan kepada PT Telkom Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI. Anggota Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan perlunya transformasi Telkom agar lebih berpihak kepada konsumen dan pelaku usaha kecil. Menurutnya, capaian fiskal Telkom yang mencapai Rp241,5 triliun dalam lima tahun terakhir belum cukup jika tidak diiringi dengan pemerataan akses dan kualitas layanan.
“Ini tentu capaian besar, tapi belum cukup jika masih banyak masyarakat, terutama di luar Jawa, yang mengeluhkan mahalnya tarif IndiHome dan buruknya kualitas layanan,” ujar Nevi Zuairina, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II.
Nevi mendesak Telkom untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjamin layanan internet yang terjangkau dan berkualitas secara merata di seluruh pelosok negeri. Ia turut mempertanyakan struktur tarif Telkomsel yang dianggap terlalu tinggi meskipun memiliki dominasi pasar lebih dari 50 persen.
“Saya mengusulkan Telkom membuka biaya pokok penyediaan layanan untuk mencegah potensi penyalahgunaan posisi dominan. Evaluasi independen oleh KPPU penting untuk melindungi konsumen,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya penetrasi digitalisasi Telkom di kalangan pelaku UMKM daerah. Menurutnya, akses ke platform seperti PaDi UMKM, OSS, dan e-Katalog LKPP belum berjalan efektif dan cenderung hanya menjadi etalase digital.
“Jangan cuma jadi etalase digital, tapi harus ada pendampingan nyata di lapangan,” katanya sambil meminta data transaksi dan jumlah UMKM aktif di platform-platform tersebut.
Nevi pun mendorong Telkom bersaing lebih serius dengan pemain global seperti Google Cloud, AWS, dan Microsoft Azure, dengan mengembangkan layanan pusat data dan cloud lokal secara agresif. Ia bahkan menyarankan kemitraan strategis terbuka agar Telkom tetap relevan di pasar digital yang semakin kompetitif.
Selain itu, ia mendesak percepatan optimalisasi infrastruktur Telkom untuk layanan publik, terutama sekolah dan puskesmas. Ia juga meminta adanya pemanfaatan kapasitas jaringan yang belum digunakan demi menjangkau daerah tertinggal.
“Stagnasi karier dan budaya birokratis di internal harus diakhiri. Kami menunggu hasil nyata dari program 100 hari Direksi baru,” pungkas Nevi. (rn/*/pzv)
Komentar