Jakarta, RANAHNEWS.com — Kelangkaan solar yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah daerah Sumatera Barat (Sumbar) menjadi salah satu pembahasan Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama COO Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan di Wisma Danantara yang berlangsung sekitar satu jam itu, Dony memastikan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Direktur Utama Patra Niaga.
“Saya panggil segera Dirut Patra Niaga,” kata Dony saat merespons laporan mengenai antrean panjang kendaraan akibat kelangkaan solar.
Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN menegaskan, ketersediaan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan penting masyarakat. Karena itu, distribusinya harus berjalan lancar dan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Mahyeldi dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar belum memperoleh akses terhadap data distribusi BBM dari Pertamina. Menurutnya, data tersebut penting untuk mengawasi penyaluran solar dan mencegah penyalahgunaan.
Selain persoalan solar, pertemuan membahas sejumlah agenda strategis pembangunan di Sumbar. Di antaranya pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), proyek energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pembangunan jalan tol, serta pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.
Terkait aktivitas PETI di Sumbar, Dony menawarkan pendekatan yang memadukan aspek ekonomi masyarakat dengan perlindungan lingkungan. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara akurat terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang ada.
Danantara, kata Dony, akan mendorong PT Antam berperan sebagai perusahaan inti, sementara kelompok tambang rakyat yang telah mengantongi izin dapat menjadi plasma dalam ekosistem pertambangan yang lebih tertata.
Skema tersebut harus disertai pengelolaan lingkungan yang ketat, termasuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), reklamasi lahan, serta penanaman kembali kawasan pascatambang.
“Hilirisasi, reklamasi, dan penanaman kembali harus berjalan bersamaan agar manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat dijaga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyerahkan proposal lima proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai Rp5,35 triliun untuk periode 2027–2029.
Lima proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Singkarak di Tanah Datar, PLTS Sijunjung, PLTS Mentawai, PLTS Pesisir Selatan, serta PLTG Sijunjung yang memanfaatkan potensi gas dari Blok Sinamar.
Dony menilai pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan gas domestik memiliki potensi besar untuk memperkuat pasokan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, ia menegaskan seluruh proyek harus didukung kesiapan dokumen, kepastian perizinan, dan koordinasi lintas instansi.
Salah satu proyek yang mendapat perhatian ialah pemanfaatan gas Sinamar di Kabupaten Sijunjung. Cadangan gas di wilayah kerja South West Bukit Barisan itu diperkirakan mencapai 35 MMSCFD dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Pembahasan juga mencakup rencana pengembangan jalan tol dan perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Menurut Dony, proyek tersebut berperan dalam memperkuat konektivitas dan mempercepat pergerakan barang serta investasi di Sumbar.
Pertemuan turut dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Tedy Bharata, Corporate Secretary Danantara Asset Management Maya Tyas Asmoro, dan Tenaga Ahli BP BUMN Khairul Jasmi.
Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat menindaklanjuti seluruh pembahasan melalui pertemuan teknis yang melibatkan kementerian, BUMN, dan instansi terkait guna mempercepat realisasi berbagai program strategis di Sumatera Barat. (rn/*/pzv)
Komentar