Padang, RANAHNEWS.com — Pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Kuranji, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, turun langsung menemui warga GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses, Jumat (6/2/2026).
Reses tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan, terutama terkait dampak bencana yang dirasakan hingga ke sektor ekonomi dan infrastruktur lingkungan.
Muhidi menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi sarana penting bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai sekitar Rp6 triliun dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspirasi warga, yakni pembangunan musala, dapat diusulkan melalui bantuan provinsi sebesar Rp20 juta dengan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.
Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni membahas dan mengesahkan anggaran serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Terkait penanganan warga terdampak bencana, ia menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang terus mendorong kebijakan agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat, terutama menjelang Ramadan.
“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.
Menurut Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi perekonomian warga. Karena itu, program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya, dinilai penting untuk memulihkan aktivitas ekonomi.
“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat. Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kehadiran dan kepedulian Ketua DPRD Sumbar terhadap warga terdampak bencana.
“Ketua DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucap Suryadi.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi lain turut disampaikan, antara lain perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama, termasuk warga dengan usaha kue kering. (rn/*/pzv)
Komentar