Kabupaten Solok, RANAHNEWS – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar audiensi dengan Forum Komunikasi Penjaga Sekolah (FKPS) Kabupaten Solok di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (26/8/2025). Pertemuan ini menjadi ruang dialog penting untuk membahas kejelasan status para penjaga sekolah yang selama ini berperan besar dalam menjaga keberlangsungan lingkungan pendidikan.
Kedatangan perwakilan FKPS dari berbagai kecamatan disambut langsung Wakil Bupati Solok, H. Candra, didampingi Sekretaris BKPSDM, Marcos Sophan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menampung aspirasi sekaligus mengkaji ulang posisi para penjaga sekolah yang hingga kini tercatat sebagai Pengelola Umum dalam sistem administrasi pemerintahan, meski tugas mereka sehari-hari jelas sebagai penjaga sekolah.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para penjaga sekolah yang menjadi bagian penting dalam mendukung operasional pendidikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan, terutama terkait formasi jabatan dan penempatan tenaga kerja.
“Kami memahami bahwa meskipun nomenklatur yang digunakan adalah Pengelola Umum, namun kenyataannya Bapak/Ibu tetap menjalankan tugas sebagai penjaga sekolah. Kami juga mencatat adanya ketidaksesuaian dalam penempatan yang lebih banyak di Korwil, bukan di sekolah. Hal ini akan kami kaji bersama perangkat daerah terkait, agar ke depan fungsi penjaga sekolah berjalan optimal sesuai kebutuhan lapangan,” ujar Candra.
Sejalan dengan itu, Sekretaris BKPSDM, Marcos Sophan, menekankan pentingnya kejelasan formasi terutama bagi tenaga honorer K-2 yang berijazah SMP. Ia menilai peran penjaga sekolah sangat vital dan harus mendapat pengakuan yang sesuai dengan kontribusi nyata mereka.
“Kami ingin menegaskan bahwa terlepas dari istilah administratif, tugas dan fungsi Bapak/Ibu tetap sebagai penjaga sekolah. Masukan ini akan kami bawa dalam koordinasi dengan instansi terkait agar ada solusi terbaik, baik secara regulasi maupun dalam struktur kerja pemerintahan,” ungkap Marcos.
Sementara itu, perwakilan FKPS mengutarakan keresahan mereka mengenai status kepegawaian dan sistem absensi yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Mereka juga berharap tidak ada stigma negatif terhadap latar belakang pendidikan para penjaga sekolah.
“Kami berharap tidak ada pandangan yang merendahkan hanya karena banyak dari kami berijazah SMP. Kami ingin dihargai atas dedikasi menjaga sekolah, sekaligus berharap ada kejelasan status dan struktur yang mengakui peran kami secara nyata,” ujar perwakilan FKPS.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus membuka ruang komunikasi dengan FKPS dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Pemerintah menegaskan tekadnya menghadirkan solusi yang adil dan membangun sistem yang mengakomodasi seluruh elemen pendukung pendidikan di Kabupaten Solok. (E_J)
Komentar