Padang, RANAHNEWS – Langkah dini untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat mulai digagas Bawaslu Sumatera Barat dengan menyiapkan 100 kader pengawas partisipatif dari 19 kabupaten dan kota. Melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif yang berlangsung di Padang pada 9 hingga 11 Juli 2025, generasi pengawas ini diharapkan menjadi ujung tombak pengawasan Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga resmi, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. “Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan Bawaslu. Harus ada peran masyarakat agar pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu lebih optimal,” ujar Alni.
Ia menyebut, pada Pemilu 2024 lalu, partisipasi masyarakat terbukti tinggi, terlihat dari lebih dari 100 laporan dugaan pelanggaran yang masuk dari warga. Jumlah itu jauh melampaui temuan langsung pengawas yang hanya 17 kasus.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, menyebut kegiatan ini menjadi fondasi untuk menciptakan budaya pengawasan yang berkelanjutan. “Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, tapi kita sudah mulai dari sekarang. Karena membangun pengawasan partisipatif butuh proses dan kolaborasi,” katanya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumbar, Ahmad Zakri, menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk pendidikan demokrasi. Ia berharap para kader mampu menjadi penyambung informasi yang benar sekaligus benteng dari hoaks dan pelanggaran pemilu.
“Ini investasi penting untuk demokrasi Sumbar ke depan. Dengan informasi yang benar, kita bisa menangkal hoaks dan mencegah pelanggaran sejak dini,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Bawaslu RI, Khomaruddin, menegaskan bahwa Sumbar menjadi salah satu dari dua provinsi di Pulau Sumatera yang dipercaya menyelenggarakan program pendidikan pengawasan partisipatif tingkat nasional. (rn/*/pzv)
Komentar