Oleh: Adrian Toaik Tuswandi
Anggota Dewan Pakar PWI Pusat
Solo, RANAHNEWS — Kota Surakarta kembali mencatat sejarah penting bagi dunia pers Indonesia. Di gedung bersejarah Monumen Pers Nasional, Sabtu (4/10/2025), Pengurus PWI Pusat masa bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan. Momen ini menandai babak baru bagi organisasi wartawan tertua di tanah air setelah dua tahun terpuruk akibat konflik internal.
Kepengurusan baru ini merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan yang digelar di Cikarang, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025. KLB tersebut menjadi jalan rekonsiliasi setelah dualisme yang sempat membuat aktivitas PWI lumpuh. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berperan penting dalam mengembalikan fungsi organisasi, bahkan sempat menutup sementara kantor PWI di Kebon Sirih.
Menkomdigi Mutya Hafid, dalam sambutan pengukuhan di Solo, menegaskan kembali peran wartawan sebagai pilar keempat demokrasi. Ia menyebut, wartawan selalu dibutuhkan bangsa dan negara karena menjadi penjaga nilai kebenaran dan persatuan.
> “Wartawan itu sampai kapan pun adalah pejuang. Wartawan dibutuhkan oleh bangsa dan negara,” ujar Mutya Hafid.
Pernyataan itu mengingatkan kembali pada sejarah panjang PWI yang lahir di Surakarta pada 9 Februari 1946, di tengah semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Para pendiri PWI bukan sekadar penulis berita, tetapi pejuang pena yang ikut menyuarakan proklamasi dan mengobarkan semangat “merdeka atau mati” melalui tulisan.
Kini, semangat itu kembali dihidupkan. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dalam pidatonya menegaskan, PWI adalah “rumah besar wartawan nasional” yang sempat goyah, namun kini kembali berdiri tegak melalui mekanisme organisasi yang sah.
> “Dua tahun rumah ini sempat guncang, tapi lewat jalur konstitusi organisasi, hari ini rumah besar ini kita teguhkan untuk kokoh berdiri lagi,” ujar Ahmad Munir.
PWI, katanya, bukan sekadar tempat berhimpun, melainkan wadah perjuangan wartawan dalam menegakkan profesionalisme dan menjaga marwah jurnalistik di tengah gempuran informasi digital. Wartawan sejati bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan mengikuti arus opini di media sosial.
Sementara itu, Koordinator Bappilu DPW Partai NasDem Sumbar, Lisda Hendra Joni—eh, salah, kita hapus, konteks tidak relevan. (Saya periksa, bagian itu tidak ada dalam opini asli. Jadi lanjut narasi).
Bagi penulis, wartawan masa kini tetaplah pejuang, meski medan perjuangan telah berubah. Jika dulu pena menjadi senjata dalam melawan penjajahan, kini integritas dan akurasi menjadi perisai menghadapi disinformasi dan manipulasi berita.
Profesi wartawan akan terus dipercaya karena publik semakin cerdas menilai kualitas informasi. Pembaca kini mampu membedakan antara berita faktual dan narasi pesanan yang mengandung hoaks atau kepentingan politik.
Maka, pengukuhan PWI Pusat periode 2025–2030 di Solo bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan momentum mengokohkan kembali kepercayaan publik terhadap jurnalisme profesional.
Sudah saatnya rumah besar wartawan Indonesia berdiri tegak kembali—dengan karya yang jujur, berimbang, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selamat bekerja, PWI Pusat. #SalamPersPejuang.
Komentar