Padang, RANAHNEWS – Suara pers yang dulu lantang kini mulai berbisik lirih. Di Sumatera Barat, kebebasan media perlahan kehilangan tajinya. Pers bukan tidak mampu berbicara, tetapi memilih diam, terkungkung oleh tekanan, kepentingan, dan ketergantungan yang mengikat.
Dalam perbincangan yang penuh kejujuran dan refleksi, Pemimpin Redaksi Rakyat Sumbar Revdi Iwan Syahputra dan Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi membuka kenyataan getir di balik layar media. Mereka membahas bagaimana pers yang seharusnya menjadi pilar demokrasi kini justru banyak kehilangan keberaniannya.
Revdi mengungkapkan bahwa banyak media saat ini tak lagi menulis demi kebenaran, melainkan untuk memenuhi kepentingan tertentu. “Hari ini, banyak media kehilangan arah. Dulu kita menulis untuk kebenaran, sekarang banyak menulis untuk kepentingan,” kata Revdi yang akrab disapa Ope.
Menurutnya, ruang redaksi yang dulunya tempat ide-ide besar lahir, kini berubah menjadi tempat memproduksi pesanan. Integritas perlahan dikalahkan oleh rasa takut kehilangan pekerjaan. “Banyak wartawan lebih takut kehilangan kerja daripada kehilangan integritas,” ujarnya.
Senada dengan itu, Defri Mulyadi yang juga jurnalis televisi mengakui bahwa sensor terhadap media tak lagi datang dari kekuasaan formal. Kini, pembatasan justru lahir dari dalam redaksi itu sendiri. “Kita dicegah mengungkapkan sesuatu karena dikhawatirkan mengganggu kerja sama media dengan pemerintah,” kata Defri yang akrab disapa Imung.
Keduanya menyoroti bagaimana ketergantungan ekonomi terhadap belanja pemerintah daerah telah membungkam suara media. Banyak media yang bertahan hidup dari anggaran advertorial, tetapi di sisi lain tak lagi mampu bersikap kritis.
“Kalau media hidup dari anggaran pemerintah, bagaimana mungkin kita mengkritik mereka? Ini seperti pembungkaman yang dilegalkan,” tegas Defri.
Revdi menekankan, solusi atas masalah ini tidak cukup diserahkan kepada jurnalis atau pemilik media. Pemerintah harus hadir sebagai mitra yang menjaga keberlangsungan media, tanpa melakukan intervensi. “Pemerintah harus memperbesar dukungan kepada media, tapi jangan sampai media dijadikan corong kekuasaan,” ujarnya.
Menurut mereka, selama ini media kerap diposisikan hanya sebagai alat kampanye atau musuh kekuasaan ketika bersikap kritis. Padahal, seharusnya ada ruang kemitraan yang setara tanpa syarat tunduk.
Defri juga mengingatkan pentingnya organisasi profesi seperti IJTI dan PWI memperkuat peran advokasi dan etika jurnalistik. “Kita harus mengakui banyak media yang kini lebih berpihak pada penyandang dana, bukan pada kepentingan publik. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri,” katanya.
Sebagai penutup, keduanya sepakat bahwa kebebasan pers tidak akan bertahan hanya dengan semangat individu. Kebebasan itu memerlukan sistem yang melindungi, pemerintah yang menghormati, dan masyarakat yang sadar akan pentingnya media yang merdeka.
“Pers itu seperti api,” ujar Revdi. “Ia bisa menghangatkan demokrasi, tapi juga bisa padam jika tidak diberi oksigen.”
“Oksigen itu,” tambah Defri, “bukan sekadar dana, tapi juga ruang kebebasan dan perlindungan terhadap idealisme.” (rn/*/pzv)
Komentar