Padang, RANAHNEWS – Pemerintah Kota Padang menyatakan siap bersikap kooperatif dalam menghadapi pemeriksaan interim yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama 27 hari, mulai 3 Februari hingga 5 Maret 2025.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Yosefriawan, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, menerima kedatangan Tim BPK di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (3/2/2025).
Dalam sambutannya, Yosefriawan menegaskan komitmen Pemko Padang untuk bekerja sama dan mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan tersebut.
“Kami meminta seluruh kepala OPD untuk siap sedia dan kooperatif. Pemeriksaan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga prosesnya berjalan lancar tanpa kendala,” ujar Yosefriawan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Didi Aryadi, serta Inspektur Kota Padang, Arfian.
Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumbar, Tri Estiningsih, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim ini adalah bagian dari rangkaian pemeriksaan LKPD 2024.
“Pemeriksaan ini dilakukan serentak di setiap pemerintah daerah di Sumatera Barat. Fokus kami adalah mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan,” jelasnya.
BPK juga akan melakukan pengujian substantif pada akun-akun kas daerah, termasuk kas di bendahara pengeluaran, penerimaan, BLUD, serta pemenuhan mandatory spending di sektor pendidikan dan infrastruktur.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, menyatakan dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami di DPRD siap mengawal proses pemeriksaan ini agar setiap rekomendasi dari BPK dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan,” kata Mastilizal.
Tri Estiningsih berharap Pemko Padang dapat memberikan dukungan penuh selama pemeriksaan, termasuk penyediaan dokumen dan klarifikasi yang dibutuhkan.
“Kami berharap pemeriksaan ini berjalan lancar dan menghasilkan kesimpulan yang akurat untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar