Padang, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Padang mengusulkan sejumlah program prioritas sektor perikanan untuk mendapatkan dukungan anggaran APBN 2027. Usulan tersebut disampaikan melalui kunjungan kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026.
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memperluas peluang pendanaan pemerintah pusat bagi pengembangan sektor perikanan dan penguatan ketahanan pangan daerah di tengah keterbatasan APBD. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, agar perangkat daerah aktif mencari sumber pendanaan untuk mempercepat pembangunan.
Pada Kamis (15/10/2026), Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, bersama tim menyampaikan sejumlah usulan program kepada unit kerja terkait di lingkungan KKP RI.
Usulan tersebut meliputi revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau, program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Minapadi, serta pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu.
Richie mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang dapat direalisasikan.
“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” ujarnya.
Salah satu usulan yang mendapat sambutan positif dari KKP RI ialah revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo. Pihak KKP RI merencanakan untuk memprioritaskan alokasi anggaran APBN 2027 bagi program tersebut.
Revitalisasi ini diharapkan meningkatkan kualitas pengolahan hasil perikanan, memperkuat daya saing produk, serta membuka peluang pasar yang lebih luas hingga berorientasi ekspor.
Selain itu, Pemko Padang mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua.
Pengembangan tersebut juga diarahkan untuk mendukung upaya Kota Padang menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO. Menanggapi usulan itu, pihak KKP RI menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi Batang Arau.
Di sektor budi daya, Pemko Padang mengusulkan program Mini RAS dan Minapadi untuk mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana ini akan diperkuat melalui kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang.
Kerja sama tersebut ditujukan agar hasil panen pembudi daya memiliki pasar yang jelas sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” kata Richie.
Pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Usulan ini diarahkan untuk membuka peluang investasi, khususnya pada komoditas rumput laut yang berorientasi ekspor, sekaligus memperluas dukungan pemerintah pusat terhadap sektor perikanan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, tim Pemko Padang bertemu dengan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana; serta Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ady Chandra.
Pertemuan juga melibatkan Direktur Ikan Air Tawar, Gemi Triastutik; Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya, Enggar Sadtopo; dan Direktur Rumput Laut, Nono Hartanto.
Dari Pemko Padang, turut hadir Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Elvida, serta Kepala UPT SPP Pasia Nan Tigo, Titin Sumarni, bersama Muhammad Dwi Richie.
Melalui upaya tersebut, Pemko Padang berharap dukungan APBN 2027 dapat membantu merealisasikan program prioritas, meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil perikanan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. (rn/*/pzv)
Komentar