Kabupaten Solok, RANAHNEWS – Pemerintah Kabupaten Solok membuka ruang dialog terbuka dalam audiensi terkait rencana pengeboran panas bumi (geothermal) di Kecamatan X Koto Singkarak. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Solok, Arosuka, Rabu (9/7/2025), dihadiri para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, dan pihak investor.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, memimpin langsung pertemuan tersebut, didampingi Asisten II Deni Prihatni. Hadir pula perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo, Kesbangpol, DLH, DPMPTSPNaker, dan Camat X Koto Singkarak, serta dari pihak PT. EDC Panas Bumi Indonesia selaku investor.
Audiensi ini digelar untuk merespons kekhawatiran masyarakat atas rencana pengeboran di beberapa titik seperti Jorong Kasiak, Limo Niniak, dan Ujuang Ladang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati menyatakan pentingnya pendekatan edukatif berbasis data ilmiah.
“Kami menyadari masih ada kekhawatiran di masyarakat terkait pengembangan energi panas bumi. Untuk itu, penting bagi kami memberikan edukasi berbasis fakta dan ilmu pengetahuan,” ujar H. Candra.
Ia mengusulkan produksi film dokumenter yang menjelaskan proses pengeboran hingga pengelolaan limbah, sekaligus meluruskan narasi negatif yang menyamakan geothermal dengan kasus Lapindo.
Deni Prihatni menambahkan bahwa lokasi pengeboran sudah melalui kajian teknis dan berada jauh dari permukiman warga maupun objek wisata.
“Kami tetap mencermati dinamika sosial dan akan terus berkoordinasi dengan PT. EDC untuk pendekatan yang lebih humanis,” jelasnya.
Zulfikar, perwakilan PT. EDC Panas Bumi Indonesia, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjunjung prinsip keterbukaan dan kehati-hatian.
“Kami berkomitmen menjunjung prinsip keterbukaan dan kehati-hatian dalam setiap tahapan, termasuk studi kelayakan,” tuturnya. Ia juga menekankan potensi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dari proyek tersebut.
Sementara itu, Camat X Koto Singkarak Chrismon Darma mengungkapkan bahwa isu-isu penolakan telah menyebar meski kegiatan eksplorasi belum dimulai. Spanduk protes bahkan sudah muncul di beberapa titik.
“Kegiatan eksplorasi belum dimulai, tapi spanduk penolakan sudah bermunculan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang dan menempuh jalur komunikasi,” tegasnya.
Pemerintah kecamatan terus menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan nagari demi menjaga stabilitas sosial. Hasil audiensi ini akan dilaporkan kepada Bupati Solok sebagai bahan persiapan sosialisasi lebih lanjut kepada warga. (E_J)
Komentar