Padang, RANAHNEWS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berjalan tanpa pengawasan ketat dari wakil rakyat dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Aktivis Sumatera Barat (FORDIVISBAR) yang digelar di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (27/5/2025).
Forum yang mengangkat tema “Meninjau 100 Hari Pembangunan Infrastruktur Menuju Target 5 Tahun Pembangunan Sumatera Barat” itu menghadirkan diskusi kritis antara akademisi, aktivis, dan mahasiswa dengan narasumber dari unsur legislatif. Di hadapan peserta, Nanda menekankan bahwa DPRD tidak akan berdiam diri melihat arah pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur adalah fondasi penting kemajuan Sumatera Barat. Namun harus dipastikan bahwa setiap proyek benar-benar bermanfaat dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Nanda.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya dikejar dari sisi jumlah dan kecepatan. Menurutnya, prinsip keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan adalah ukuran keberhasilan sesungguhnya.
“Transparansi dan partisipasi publik sangat diperlukan dalam seluruh proses pembangunan. Tanpa itu, pembangunan bisa kehilangan arah. DPRD mendorong kolaborasi lintas sektor agar semua daerah mendapatkan porsi anggaran yang adil dan proporsional,” tambahnya.
Forum FORDIVISBAR yang dihadiri berbagai kalangan ini menjadi ruang terbuka bagi evaluasi kebijakan 100 hari pertama pemerintahan provinsi. Nanda menilai forum ini mencerminkan semangat demokrasi yang hidup, di mana warga tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga mitra kritis yang konstruktif.
“Kegiatan seperti ini penting agar pembangunan tidak berjalan sepihak. Semakin sering kita berdialog, semakin baik arah pembangunan kita ke depan,” tutup Nanda. (rn/*/pzv)
Komentar