Padang, RANAHNEWS — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya pemerintah daerah memiliki rencana strategis dengan target tahunan yang terukur untuk menekan praktik illegal mining dan illegal fishing di wilayah Sumbar. Ia menilai langkah konkret dengan indikator capaian jelas perlu disusun agar penanganan kedua persoalan ini tidak sekadar menjadi agenda rapat tanpa hasil nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Provinsi Sumatera Barat yang membahas penanganan illegal mining, illegal fishing, serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, persoalan pertambangan dan penangkapan ikan ilegal sudah berlangsung lama dan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menyusun struktur kerja dan pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memiliki target tahunan yang jelas mengenai berapa banyak praktik illegal mining dan illegal fishing yang dapat diatasi. DPRD Sumbar siap mendukung melalui regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.
Ia juga menyoroti kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya solar, yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut erat kaitannya dengan maraknya aktivitas penambangan dan penangkapan ikan ilegal yang menggunakan bahan bakar bersubsidi secara tidak semestinya.
Politikus senior PKS itu turut menyinggung kasus pembakaran kapal patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP di Pesisir Selatan yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menilai lambannya penanganan kasus tersebut telah membuka peluang bagi maraknya kembali aktivitas kapal pukat harimau mini di perairan Sumbar.
“Beberapa hari lalu bahkan tercatat sekitar 40 kapal yang kembali beroperasi. Jika tidak ditangani dengan serius, kondisi ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat pesisir,” ujarnya.
Muhidi menegaskan, setiap rencana strategis harus memiliki capaian kinerja yang terukur agar hasilnya dapat dievaluasi secara berkala. Ia mencontohkan, target tahunan perlu dirancang untuk melihat progres pengurangan praktik ilegal serta dampaknya terhadap ekonomi daerah.
“Harus ada target konkret. Tahun pertama berapa yang bisa diselesaikan, tahun berikutnya berapa lagi, dan kapan hasilnya dievaluasi. Langkah-langkah penanganan harus jelas agar hasilnya berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda segera menyiapkan langkah strategis menghadapi tiga persoalan mendesak di Sumbar, yakni maraknya aktivitas tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan BBM bersubsidi.
“Semua harus bergerak cepat. Kita susun langkah-langkah dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, penanganan persoalan tersebut harus mempertimbangkan dua aspek utama yang saling berkaitan. “Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. (rn/*/pzv)
Komentar