Oleh: Mona Sisca
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
RANAHNEWS.com — Keterbukaan informasi publik tidak cukup dibuktikan melalui dokumen penilaian atau predikat Informatif. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada perubahan tata kelola badan publik dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Karena itu, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik harus menghasilkan pembenahan nyata, bukan sekadar penilaian dan pemeringkatan.
Monev yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat bukan hanya agenda tahunan untuk menentukan peringkat atau memberikan penghargaan kepada badan publik. Lebih dari itu, Monev merupakan instrumen untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral setiap badan publik. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
Landasan hukumnya telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Pasal 7 mewajibkan badan publik menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Informasi tersebut juga harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak sekadar menyediakan dokumen ketika masyarakat mengajukan permohonan. Badan publik harus memiliki sistem pengelolaan informasi yang tertata, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di Sumatera Barat, komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menegaskan bahwa transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan di Ranah Minang.
Monev memiliki posisi strategis untuk mengukur sejauh mana kewajiban tersebut dijalankan. Penilaian mencakup komitmen pimpinan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi, hingga kualitas pelayanan permohonan informasi masyarakat.
Namun, ada persoalan yang harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai badan publik hanya sibuk melengkapi dokumen ketika Monev berlangsung, tetapi kembali mengabaikan keterbukaan setelah penilaian selesai.
Keterbukaan informasi tidak boleh menjadi kegiatan musiman yang hanya terlihat menjelang evaluasi. Transparansi harus menjadi budaya kerja dan melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik.
Karena itu, keberhasilan Monev tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah badan publik yang memperoleh predikat Informatif. Lebih penting dari itu, evaluasi harus mampu menemukan kelemahan, mengidentifikasi persoalan, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan.
Badan publik yang belum mencapai kategori Informatif harus menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pembenahan. Sementara badan publik yang telah memperoleh predikat Informatif harus menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
Dengan demikian, Monev bukan semata-mata kompetisi untuk memperoleh peringkat, melainkan proses bersama dalam membangun tata kelola informasi publik yang semakin baik.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab setelah Monev dilaksanakan adalah perubahan apa yang benar-benar dihasilkan?
Pertama, terbentuknya PPID yang kuat dan profesional serta mendapat dukungan nyata dari pimpinan badan publik. PPID tidak boleh hanya menjadi struktur formal untuk memenuhi persyaratan penilaian. Kelembagaan ini harus didukung sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan kewenangan yang memadai.
Kedua, tersedianya informasi publik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja badan publik secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan informasi. Setiap permohonan informasi masyarakat harus dilayani secara cepat, tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, adanya tindak lanjut yang jelas terhadap rekomendasi hasil evaluasi. Setiap badan publik harus mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki serta memiliki langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Kelima, meningkatnya partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, memberikan masukan, dan terlibat dalam pembangunan daerah.
Lima hal tersebut merupakan hasil yang jauh lebih penting daripada sekadar angka penilaian atau predikat yang diperoleh badan publik.
Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar Tahun 2026 yang melibatkan 461 badan publik menjadi momentum penting untuk memperluas budaya transparansi di Sumatera Barat.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya cakupan pembinaan dan evaluasi yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, tetapi juga lembaga vertikal, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, serta seluruh badan publik yang menggunakan kewenangan dan sumber daya publik.
Peningkatan jumlah badan publik yang berpartisipasi dalam Monev patut diapresiasi. Begitu pula peningkatan jumlah badan publik yang memperoleh predikat Informatif dari tahun ke tahun.
Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat kita terjebak pada euforia angka. Predikat Informatif harus mencerminkan kualitas pelayanan dan transparansi yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi persyaratan administratif.
Sebab, apa artinya memperoleh nilai tinggi jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi? Apa artinya memiliki situs web dengan banyak dokumen jika informasinya tidak diperbarui? Dan apa artinya memiliki PPID jika permohonan informasi masyarakat tidak ditangani secara profesional?
Pertanyaan tersebut harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh badan publik. Keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari apa yang terlihat dalam dokumen penilaian, tetapi juga dari pengalaman masyarakat ketika mengakses informasi.
KI Sumbar berharap Monev 2026 menjadi momentum bagi seluruh pimpinan badan publik untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi. Pimpinan harus menjadi penggerak utama, bukan sekadar pihak yang mengesahkan pembentukan struktur PPID.
Dukungan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan, penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pelayanan informasi. Tanpa dukungan nyata pimpinan, PPID akan sulit menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh badan publik juga diharapkan memberikan perhatian serius terhadap hasil Monev. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur.
KI Sumbar akan terus mendorong edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas badan publik. Pemahaman terhadap UU KIP tidak boleh hanya dimiliki pengelola PPID, tetapi harus menjadi kesadaran seluruh unsur organisasi.
Keterbukaan informasi juga harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Informasi publik harus mudah ditemukan, dipahami, dan tersedia melalui berbagai saluran pelayanan yang dapat diakses secara luas.
Pada akhirnya, keberhasilan Monev bukan terletak pada banyaknya badan publik yang meraih predikat Informatif, melainkan pada perubahan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan informasi. Predikat hanyalah pengakuan atas capaian, sedangkan transparansi yang konsisten merupakan tujuan yang harus terus diwujudkan.
Kita ingin membangun Sumatera Barat yang tidak hanya memiliki regulasi dan lembaga keterbukaan informasi, tetapi juga menjadikan transparansi sebagai budaya pemerintahan. Sebab, keterbukaan informasi baru benar-benar bermakna ketika masyarakat memperoleh haknya untuk tahu, mengawasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan. (rn/*/pzv)
Komentar