Jakarta, RANAHNEWS – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hj. Nevi Zuairina, menyerukan percepatan transisi energi nasional dalam rapat dengar pendapat umum bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025. Ia menilai Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga dalam memanfaatkan energi bersih dan terbarukan.
Menurut Nevi, potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar, mulai dari matahari, angin, air, hingga panas bumi. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari optimal. “Energi surya kita memiliki potensi lebih dari 200 gigawatt, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 0,13 persen. Kita tertinggal, sementara dunia terus melaju,” ujarnya.
Ia menyoroti penurunan target bauran energi baru terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional dari 23 persen menjadi 17–19 persen pada 2025 sebagai sinyal bahaya yang harus segera direspons. “Penurunan target ini adalah tanda lampu kuning. Kita perlu konsistensi kebijakan dan realisasi proyek nyata, bukan sekadar peta jalan,” tegasnya.
Nevi juga menekankan bahwa pendanaan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan transisi energi. Ia mencatat bahwa kebutuhan pembiayaan hingga 2060 diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS, sementara investasi tahunan di sektor ini masih di bawah 2 miliar dolar AS. Ia mendorong adanya kebijakan fiskal yang mendukung, penguatan peran BUMN, serta keterlibatan mitra internasional seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Saya berharap Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang sedang dibahas di DPR dapat menjadi dasar hukum yang progresif dan mampu mendorong investasi serta pemanfaatan energi bersih secara merata,” tutur legislator asal Sumatera Barat II itu.
Ia mengakhiri pernyataannya dengan ajakan agar Indonesia tidak ragu mengambil langkah besar demi keberlanjutan energi. “Kita tidak hanya bicara soal energi, ini menyangkut kemandirian, ketahanan, dan keadilan antargenerasi. Indonesia tidak boleh tertinggal,” tutup Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar