Pesisir Selatan, RANAHNEWS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di ruang rapat kantor setempat, Kamis (15/5/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan aset negara berjalan tertib, terencana, dan sesuai aturan.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menyebutkan bahwa pengelolaan BMN harus dilakukan dengan prinsip penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan hingga pemindahtanganan secara optimal.
“Ini bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan agar berjalan baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Kepala Sekretariat Bawaslu Pessel, Rinaldi, menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 140 unit aset yang tercatat, terdiri atas aset berwujud dan tidak berwujud. Dari jumlah tersebut, 119 unit dalam kondisi baik, tiga unit rusak ringan, dan 18 unit mengalami kerusakan berat.
“Masih banyak kebutuhan barang yang belum terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan,” sebut Rinaldi.
Dalam rapat tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kabag Administrasi, Mafral, SE., MM., turut memberikan materi. Ia menekankan pentingnya pencatatan yang rinci atas setiap aset negara, mulai dari perolehan hingga proses pemusnahan.
“Setiap barang harus jelas asal usul, pengelolaan, serta manfaatnya. Kesalahan pengelolaan dapat berdampak hukum bagi penanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemusnahan aset harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam regulasi.
Senada dengan itu, Kabid Barang Milik Daerah pada BPKPAD Pesisir Selatan, Nesvita Zikra, M.Si., menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan BMN adalah menjaga akuntabilitas keuangan negara serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
“Pengelola barang harus memastikan bahwa pemegang barang memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab dan tercatat secara baik,” tegasnya. (rn/*/pzv)
Komentar