Dua Ranperda Dibahas, PJKIP Minta Kejelasan Nasib Ranperda KIP

Tanah Datar, RANAHNEWS.com — Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kabupaten Tanah Datar meminta DPRD setempat memberikan kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Desakan tersebut disampaikan menyusul dimulainya pembahasan naskah akademik dua Ranperda inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Fasilitasi Pengelolaan Masjid.

Ketua PJKIP Tanah Datar, Rezki Aryendi, menilai pembentukan regulasi yang mengatur fasilitasi pesantren dan pengelolaan masjid merupakan langkah positif dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung kehidupan keagamaan masyarakat.

Namun, menurutnya, perkembangan Ranperda KIP juga perlu mendapat perhatian dan penjelasan terbuka dari DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Kita mengapresiasi langkah DPRD Tanah Datar melalui Bapemperda yang mulai membahas penyusunan naskah akademik Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Fasilitasi Pengelolaan Masjid. Ini merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Rezki.

Ia menegaskan, Ranperda KIP memiliki urgensi tersendiri karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Karena itu, PJKIP mempertanyakan apakah Ranperda KIP masih masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah, telah memiliki tahapan penyusunan, atau justru menghadapi kendala tertentu.

“Pertanyaan kami sederhana, bagaimana kelanjutan Ranperda Keterbukaan Informasi Publik? Apakah masih masuk dalam agenda pembahasan, sudah disiapkan tahapan penyusunannya, atau ada kendala tertentu? Kami berharap DPRD, khususnya Bapemperda, dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.

Rezki mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar slogan, melainkan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Menurutnya, keberadaan regulasi daerah yang jelas akan memberikan landasan lebih kuat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, program, kegiatan hingga penggunaan anggaran pemerintah.

“Jangan sampai kita berbicara tentang pembangunan, pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, tetapi regulasi yang menjadi payung hukum keterbukaan informasi justru tidak mendapatkan kejelasan perkembangannya,” katanya.

Ia juga menilai Ranperda KIP dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan seluruh badan publik di Tanah Datar dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan transparan.

Untuk itu, PJKIP berharap Bapemperda DPRD Tanah Datar menyampaikan peta jalan pembahasan Ranperda KIP kepada masyarakat, termasuk tahapan yang telah dilakukan dan target penyelesaiannya.

“Kami tidak sedang mempertentangkan satu Ranperda dengan Ranperda lainnya. Semua regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat tentu patut didukung. Namun, keterbukaan informasi publik juga merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh dikesampingkan,” tutup Rezki.

PJKIP Tanah Datar menegaskan akan terus mendorong lahirnya regulasi yang memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. (rn/*/pzv)

Komentar