Padang, RANAHNEWS.com — Sebanyak 6.139 anak di Kota Padang tercatat tidak bersekolah hingga Oktober 2026. Pemerintah Kota Padang memperkuat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melibatkan pemerintah kelurahan, ninik mamak, bundo kanduang, dan masyarakat untuk mengejar target nol ATS pada 2029.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Nagari Penanganan ATS di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini diikuti lurah, ninik mamak, dan bundo kanduang se-Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka rakor menegaskan bahwa penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga lingkungan keluarga dan masyarakat.
Jumlah ATS di Kota Padang tercatat turun dari 7.178 anak pada 2025 menjadi 6.139 anak hingga Oktober 2026. Meski demikian, upaya mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan perlu terus diperkuat melalui pendataan, edukasi, dan pendampingan.
Maigus meminta camat, lurah, RT/RW, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, serta seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam menangani persoalan tersebut.
“Penanganan ATS menjadi perhatian serius Pemko Padang di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Padang, Fadly Amran. Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, kami ingin pendidikan menjadi prioritas utama yang sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat,” ujar Maigus.
Menurutnya, anak yang tidak bersekolah tidak selalu disebabkan oleh faktor ekonomi. Persoalan tersebut juga dapat berkaitan dengan pergaulan, lingkungan, perundungan yang menimbulkan trauma, pola asuh, serta minimnya perhatian orang tua.
Ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam menangani ATS, sesuai filosofi Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan.
“Penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah. Untuk itu, camat, lurah, hingga RT/RW, termasuk LKAAM, KAN, dan bundo kanduang, diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan bagi anak,” katanya.
Maigus juga menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Bagi anak yang enggan kembali ke sekolah formal, Pemko Padang menyediakan alternatif pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kota Padang, Ikhwansyah, menjelaskan bahwa dari lebih 6.000 data ATS yang telah diinput, sekitar 2.000 anak berhasil ditangani dan diarahkan kembali mengakses pendidikan.
Penanganan dilakukan melalui bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, serta penyediaan akses ke pendidikan formal maupun nonformal.
“Kalau ada anak yang ingin sekolah tetapi terkendala biaya, segera laporkan ke lurah. Pemerintah akan hadir mencarikan solusi agar tidak ada lagi anak-anak Kota Padang yang putus sekolah,” ujar Ikhwansyah.
Melalui sinergi pemerintah kelurahan, pemangku adat, dan masyarakat, Pemko Padang berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pencapaian target nol ATS pada 2029. (rn/*/pzv)
Komentar