Padang, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Padang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Senin (30/3/2026), sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan dilakukan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, kepada Kepala BPK Perwakilan Sumbar yang diwakili Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I, Roni Altur, di Aula Lantai IV Kantor BPK Perwakilan Sumbar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, sejumlah bupati dan wali kota, serta tim pemeriksa LKPD dari BPK Perwakilan Sumbar.
Maigus Nasir menyatakan, penyampaian LKPD unaudited tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sekaligus upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota Fadly Amran, kita bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, yang juga sesuai dengan Progul Padang Amanah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang optimistis dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
“Semoga capaian ini dapat kita pertahankan. Jika terwujud, ini akan menjadi raihan WTP ke-13 dan ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014,” katanya, didampingi Pj Sekda Raju Minropa.
Sementara itu, Roni Altur mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD dari enam pemerintah daerah di Sumatera Barat, yang dinilai mencerminkan keseriusan dalam pengelolaan keuangan secara profesional.
“Ketepatan waktu ini menunjukkan komitmen yang baik. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan yang telah disampaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyerahan LKPD unaudited merupakan tahapan awal dalam proses audit BPK sebelum penerbitan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang menjadi indikator tingkat akuntabilitas dan transparansi.
“Hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dijadwalkan diumumkan pada akhir Mei 2026. Kita tentu berharap setiap pemerintah daerah mampu meraih opini terbaik atas laporan keuangannya,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar