Padang, RANAHNEWS — Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menegaskan pentingnya kehumasan sebagai wajah lembaga pengawas pemilu. Melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) bertema “Penguatan Kelembagaan Terkait Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Tahun 2025” yang digelar di Ruang Sidang Bawaslu Sumbar, Selasa (4/11/2025), lembaga ini berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah dalam menyampaikan informasi publik yang cepat, akurat, dan edukatif.
Rapat tersebut juga menjadi momentum evaluasi kinerja kehumasan Bawaslu kabupaten dan kota serta penyusunan rencana pengelolaan komunikasi publik tahun 2026. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina, menyebut kegiatan ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran.
“Kegiatan kehumasan ini menjadi awal yang baik dan pertama untuk tahun 2025 menuju 2026,” ujar Roza.
Ia menambahkan, penguatan sinergi antara Koordinator Divisi (Kordiv) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) menjadi kunci dalam memperlancar penyebaran informasi publik di daerah. Menurutnya, kerja sama yang solid akan mempercepat proses komunikasi kelembagaan, terutama menjelang tahun politik yang menuntut transparansi tinggi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, mengapresiasi semangat jajaran Bawaslu kabupaten dan kota yang terus aktif memberikan edukasi kepemiluan kepada masyarakat.
“Saya melihat tidak ada teman-teman yang lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Khadafi.
Ia menuturkan, berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di sejumlah daerah, seperti Pesisir Selatan, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Padang. Bahkan di Bukittinggi, edukasi kepemiluan telah masuk ke dalam kurikulum beberapa kampus.
Khadafi juga menyoroti peningkatan signifikan publikasi digital yang mencerminkan kerja keras seluruh jajaran. “Grafik pemberitaan di website, YouTube, dan Instagram Bawaslu daerah terus meningkat signifikan,” jelasnya.
Ia memberi contoh, konten digital Bawaslu Kepulauan Mentawai berhasil menarik perhatian publik. “Video kegiatan pengawasan di Mentawai sudah ditonton hampir 25 ribu kali,” tambahnya.
Lebih lanjut, Khadafi mengungkapkan bahwa Bawaslu Sumbar akan melanjutkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) sebagai bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu. Program ini, katanya, penting untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap larangan-larangan pemilu serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan.
“Masih banyak yang harus kita lakukan hingga Desember nanti. Namun semangat teman-teman daerah patut diapresiasi,” ujarnya.
Khadafi menutup kegiatan dengan pesan agar seluruh jajaran menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi publik. “Kita ingin forum ini menjadi kisah menarik bagi semua agar satu sama lain memiliki kecepatan dalam memberikan informasi kepada publik sebagai wujud kehadiran kita di tengah masyarakat,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar