Jakarta, RANAHNEWS — Komisi V DPR RI menegaskan kembali urgensi keselamatan publik dalam pengelolaan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan pada 17 November 2025, anggota Komisi V DPR RI, H. Zigo Rolanda, S.E., M.M., menyoroti perlunya percepatan realisasi anggaran sekaligus penanganan serius terhadap perlintasan sebidang kereta api yang masih menjadi titik rawan kecelakaan di berbagai daerah.
Laporan yang diterima Komisi V menunjukkan bahwa hingga 18 November 2025, realisasi keuangan Kemenhub baru mencapai 65,52%, sementara realisasi fisik berada pada angka 68,75%. Data tersebut memperlihatkan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih efektif agar target APBN 2025 tidak meleset dari rencana.
Menurut Zigo, aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam alokasi anggaran, terutama terkait perlintasan kereta api yang sering menimbulkan insiden.
“Kemenhub harus memastikan bahwa sisa anggaran yang ada benar-benar dialokasikan untuk program yang berdampak pada nyawa dan keselamatan masyarakat, dan penanganan perlintasan sebidang kereta api adalah salah satunya,” tegasnya.
Ia menilai perlintasan sebidang merupakan salah satu titik paling rawan dan memerlukan perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penguatan program keselamatan, menurutnya, bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan tanggung jawab moral negara untuk melindungi masyarakat.
Zigo mendorong percepatan pembangunan flyover atau underpass pada titik-titik yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi. Dengan langkah tersebut, perlintasan sebidang liar dapat dihapus secara bertahap sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.
“Upaya ini tidak hanya mengurangi kecelakaan, tetapi juga memberi rasa aman bagi masyarakat yang setiap hari beraktivitas di sekitar jalur kereta,” ujarnya.
Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk meningkatkan capaian realisasi APBN dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan anggota dewan. Melalui percepatan pelaksanaan program strategis dan penguatan aspek keselamatan transportasi, Komisi V berharap Kemenhub mampu memenuhi target APBN 2025 sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi nasional. (rn/*/pzv)
Komentar