Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Solok mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) setelah kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pada Jumat, 25 September 2026. Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat terdampak banjir bandang atau galodo di kawasan Arosuka.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi., menegaskan penyusunan R3P akan dikebut bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Menindaklanjuti arahan Wakil Presiden, sesuai arahan Bapak Bupati Solok, Pemerintah Kabupaten Solok akan mengebut penyusunan dokumen R3P bersama OPD terkait,” ujar Candra di Arosuka, Senin (28/9/2026).
Menurut Candra, R3P menjadi bagian penting dalam tahapan pemulihan setelah masa tanggap darurat. Dokumen tersebut diperlukan untuk memetakan kerusakan, kebutuhan pemulihan, serta menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara terarah.
BNPB menjelaskan bahwa R3P merupakan dokumen perencanaan berbasis kajian kebutuhan pascabencana yang mencakup kerusakan dan kebutuhan pemulihan berbagai sektor. Dokumen tersebut juga menjadi dasar koordinasi dan pengusulan pembiayaan kepada pemerintah pusat.
Candra menegaskan pemerintah daerah tidak ingin proses pemulihan pascabencana berjalan lamban. Pekerjaan setelah bencana, menurutnya, bukan hanya membersihkan material dan memulihkan kondisi darurat, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal serta membangun kembali infrastruktur yang rusak dengan perencanaan yang lebih baik.
“Kita ingin ada percepatan pembangunan pascabencana galodo di Arosuka. Karena itu, dokumen R3P harus kita siapkan dengan baik dan secepat mungkin,” tegasnya.
Ia meminta seluruh OPD tidak bekerja sendiri-sendiri. Data kerusakan dan kebutuhan dari masing-masing sektor harus dihimpun dan disinergikan sehingga menjadi dokumen yang komprehensif.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD. Ini pekerjaan bersama. Kita harus bergerak dalam satu langkah, satu data dan satu tujuan, yaitu mempercepat pemulihan masyarakat Kabupaten Solok,” ujarnya.
Kunjungan Wapres Gibran ke Kabupaten Solok sebelumnya juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah diminta memastikan akses utama, infrastruktur, distribusi bantuan, dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan.
Bagi Pemkab Solok, arahan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat koordinasi dalam memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Candra mengatakan seluruh kebutuhan yang muncul akibat bencana akan diinventarisasi dan disusun berdasarkan kewenangan serta tingkat urgensinya.
“Harapan kita, melalui R3P ini, kebutuhan pembangunan pascabencana dapat tergambar dengan jelas. Mana yang menjadi prioritas, mana yang harus segera ditangani, dan mana yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketepatan data, kelengkapan administrasi, dan aturan yang berlaku.
“Yang kita kejar bukan sekadar cepat selesai dokumennya. Kita ingin dokumen ini benar-benar menjadi dasar bagi percepatan pembangunan dan pemulihan masyarakat,” tutur Candra.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Solok berharap proses pemulihan pascagalodo dapat segera memasuki tahapan pembangunan yang lebih terencana sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. (rn/*/pzv)
Komentar