Padang, RANAHNEWS – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (FISIP UNAND) menghadirkan program pengabdian internasional yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang layanan sosial dan disabilitas. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 11 September 2025, di Aula UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu (PSBGHI) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
Program bertajuk Strengthening the Competence of Civil Servants at the West Sumatran Officer for Social and Disability Service ini merupakan kolaborasi antara Departemen Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNAND, serta dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan I FISIP UNAND, Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP., M.A.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Mas Suyanto, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi akademisi dan pemerintah untuk memperkuat pelayanan publik yang lebih inklusif.
“Kami sangat senang atas pengabdian ini dilakukan, semoga terjalin kerja sama secara berkelanjutan ke depannya,” ujarnya.
Sesi utama dipandu oleh Dr. Indah Adi Putri, S.IP., M.IP., dengan menghadirkan narasumber internasional Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University. Dalam pemaparannya, Dr. Dina menekankan pentingnya peran ilmu politik dalam mengevaluasi kebijakan terkait disabilitas di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Posisi ilmu politik sangat berguna agar dapat melakukan evaluasi kebijakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam pemberian hak dan martabat kepada penyandang disabilitas. Perbaikan kebijakan hanya bisa diwujudkan dengan masukan dari berbagai indikator, termasuk kebutuhan panti sosial dan layanan publik. Jika penyandang disabilitas memiliki kesempatan beraktivitas dan bekerja secara layak, hal ini akan memberikan keuntungan bagi negara, termasuk melalui pajak yang mereka bayarkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, data Susenas dan Bappenas menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15–20 persen dari populasi, angka yang setara dengan jumlah penduduk Australia.
Dr. Dina juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan ASN yang melayani kelompok disabilitas.
“Hal paling penting untuk memperkuat pelayanan disabilitas oleh ASN adalah memberikan penghargaan dan remunerasi yang sepadan dengan kerja dan tanggung jawab mereka. Mereka membutuhkan tenaga dan usaha dua kali lebih besar dibandingkan melayani warga tanpa kebutuhan khusus,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas ASN dapat semakin kuat dalam memberikan layanan publik yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas memperoleh hak, kewajiban, dan martabat yang setara di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendampingan, hingga pelayanan sosial lainnya.
Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP UNAND, Dr. Zulfadli, M.Si., kepada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. (rn/*/pzv)
Komentar