Pariaman, RANAHNEWS — Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Pariaman melalui pelaksanaan Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dibuka Wakil Wali Kota Mulyadi di Ruang Rapat Wali Kota Pariaman, Senin (17/11/2025). Forum ini diarahkan untuk memperkuat landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana jangka panjang.
Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan dan menyelaraskan persepsi terhadap draf dokumen KRB yang sedang disusun.
Dalam sambutannya, Mulyadi menekankan bahwa Kota Pariaman memiliki kerentanan tinggi terhadap beragam ancaman alam, sehingga langkah antisipatif harus dilakukan secara sistematis.
“Kota Pariaman termasuk lima daerah dengan potensi risiko bencana terbesar di Sumatera Barat. Kita tidak menginginkan bencana hadir, tetapi juga tidak dapat menolaknya. Karena itu diperlukan langkah antisipasi yang terarah, terencana, dan terstruktur, salah satunya melalui penyusunan dokumen KRB,” ujarnya.
Diskusi yang melibatkan Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Elfis Candra, serta sejumlah OPD itu juga diikuti secara daring oleh Balitbang Provinsi Sumatera Barat. Acara menghadirkan Direktur PT DRR Indonesia, Revanche Jefrizal, sebagai narasumber.
Revanche Jefrizal menjelaskan bahwa dokumen tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan penanggulangan bencana ke depan.
“Dokumen KRB akan menjadi pijakan ilmiah bagi kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana. Dari sini akan lahir Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai arah penanganan jangka panjang Kota Pariaman,” katanya.
Dokumen KRB memuat analisis menyeluruh mengenai peta ancaman bencana, seperti sebaran risiko tsunami, gempa, dan abrasi; tingkat kerentanan mencakup aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan; serta kapasitas daerah dalam menghadapi situasi darurat.
Mulyadi berharap proses penyusunan dokumen ini diikuti secara serius, baik oleh peserta luring maupun daring, agar hasilnya dapat menjadi panduan penyusunan peta jalan mitigasi bencana Kota Pariaman 2026 dan seterusnya.
“Kami berharap dokumen KRB dapat menjadi pedoman dalam menyiapkan road map mitigasi bencana yang selaras dengan program BMKG Sumatera Barat, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara komprehensif dan terstruktur demi keselamatan masyarakat,” ujarnya. (rn/*/pzv)
Komentar