Dharmasraya, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memaparkan capaian pembangunan 2025 sekaligus menyiapkan empat strategi besar menuju 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026). Paparan tersebut menegaskan arah kebijakan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang masih dihadapi daerah.
Sepanjang 2025, sejumlah indikator makro menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,82 pada 2024 menjadi 75,70 pada 2025, meski masih sedikit di bawah rata-rata provinsi 77,27. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi melonjak dari peringkat terakhir menjadi peringkat kedua di Sumatera Barat.
Kinerja ekonomi juga tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp58,91 juta menjadi Rp62,07 juta, melampaui rata-rata provinsi sebesar Rp58,89 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menilai capaian tersebut menunjukkan perubahan signifikan dalam kinerja pembangunan Dharmasraya berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya sudah berada di trek yang tepat di bawah kepemimpinan ibu Bupati dan Wabup, Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni. Arah kebijakan yang diambil keduanya terbukti mampu mendorong perbaikan kinerja pembangunan secara signifikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam satu tahun Dharmasraya berhasil membalik kondisi dengan lima indikator makro yang telah melampaui rata-rata provinsi. Angka kemiskinan turun dari 5,32 persen pada 2024 menjadi 4,61 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi 5,35 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun dari 6,02 persen menjadi 5,51 persen, lebih baik dari capaian provinsi 5,62 persen.
Di tengah capaian tersebut, pemerintah daerah tetap menghadapi tekanan fiskal. Pada 2025, defisit anggaran tercatat lebih dari Rp100 miliar, dengan komposisi belanja pegawai mencapai 58,14 persen atau sekitar Rp570 miliar. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih di atas 83 persen dari total pendapatan daerah.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sekitar Rp22 miliar. Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pemerintah daerah tidak membuka formasi ASN maupun PPPK baru.
Dalam forum Musrenbang juga terungkap kebutuhan pembangunan 2027 mencapai Rp313,95 miliar dari 231 usulan prioritas, yang didominasi sektor infrastruktur sebesar Rp268,1 miliar. Sementara itu, rasio PAD masih berada di kisaran 14,17 persen.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis melalui peningkatan PAD dan diversifikasi sumber pembiayaan. Optimalisasi potensi daerah diarahkan pada sektor perkebunan, pertambangan rakyat, serta penguatan BUMD di bidang pangan, pakan ternak, dan pengolahan kelapa sawit.
Selain itu, efisiensi dan reorientasi anggaran dilakukan dengan menekan belanja pegawai serta mengalihkan anggaran ke sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Pemerintah juga memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi melalui sinkronisasi program serta peningkatan akses pendanaan strategis. Dukungan sektor riil turut didorong melalui revitalisasi pasar rakyat, pengembangan UMKM, dan peningkatan konektivitas wilayah.
Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan, termasuk melalui investasi dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembiayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Musrenbang RKPD tersebut dihadiri Wakil Bupati Leli Arni, Ketua DPRD Jemi Hendra, Wakil Ketua DPRD Sujito, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo, unsur kejaksaan, TNI, serta perwakilan Badan Pusat Statistik. Turut hadir Penjabat Sekda Jasman Dt Bandaro Bendang, jajaran OPD, camat, wali nagari, serta unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. (akn)
Komentar