Padang, RANAHNEWS.com – Pemerintah pusat mempercepat penanganan banjir di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan menitikberatkan pada normalisasi aliran sungai dan penanganan darurat infrastruktur terdampak. Langkah tersebut ditinjau langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo bersama Wali Kota Padang Fadly Amran, Kamis (29/1/2026).
Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur pascabanjir sekaligus memastikan langkah percepatan penanganan guna mencegah potensi dampak lanjutan bagi masyarakat sekitar.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan Pemerintah Kota Padang siap mendukung penuh langkah penanganan yang dilakukan pemerintah pusat agar proses pemulihan berjalan cepat dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
“Kami mengapresiasi perhatian dan langkah cepat dari Bapak Menteri PUPR beserta jajaran. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar penanganan pascabanjir ini bisa segera diselesaikan dan masyarakat kembali merasa aman,” ujar Fadly Amran.
Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa proses normalisasi di lokasi terdampak akan dipercepat dengan mengoptimalkan pekerjaan di lapangan, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja selama 24 jam.
“Normalisasinya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala Balai, kalau memang diperlukan kita minta penyedia jasa untuk bekerja 24 jam, bisa dua sif atau tiga sif, terserah mekanisme penyedia jasa. Yang penting percepatan penyelesaian,” kata Dody Hanggodo.
Selain percepatan teknis, ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya agar aktivitas ekonomi dan mata pencaharian warga tidak terhenti akibat bencana.
“Saya minta Kepala Balai memikirkan bagaimana supaya ada program padat karya di sini. Sehingga masyarakat yang terdampak itu mata pencariannya tidak berhenti, tetap ada penghasilan hariannya,” ujarnya.
Menurut Dody Hanggodo, pemberdayaan masyarakat terdampak merupakan arahan langsung Presiden dan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabanjir.
“Arahan Pak Presiden jelas, masyarakat yang terdampak itu wajib diberdayakan. Mata pencariannya tidak boleh ikut putus. Karena itu kami berupaya cepat agar dampak buruk akibat kerusakan ini bisa segera teratasi, sekaligus membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan,” tegasnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Sumatera Barat Naryo Widodo, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadyanto, serta Camat Koto Tangah Fizlan Setiawan. (rn/*/pzv)
Komentar