Padang, RANAHNEWS — Pemerintah Kota Padang terus meneguhkan komitmennya terhadap pemerataan akses dan mutu pendidikan. Hal ini mengemuka dalam audiensi antara Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dengan perwakilan Dewan Pendidikan Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar di Balai Kota Padang Aie Pacah, Senin (6/10/2025).
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif. Ketua Bidang Kerja Sama Dewan Pendidikan Sumbar, M. Khudri, membuka pembicaraan dengan apresiasi terhadap program Subuh Mubarakah yang dinilai berhasil menanamkan nilai religius dan kedisiplinan di kalangan pelajar.
“Subuh tadi kami sudah melihat jalanan menuju masjid ramai oleh anak-anak sekolah yang akan melaksanakan salat subuh berjemaah. Sangat luar biasa, selamat kami ucapkan kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota beserta jajaran,” ujar M. Khudri.
Selain memberi apresiasi, Dewan Pendidikan Sumbar juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Padang. Ketua Bidang Pendidikan dan Budaya, Dr. Alfroki Martha, menyoroti masih adanya wilayah yang tergolong school blank zone atau minim fasilitas sekolah.
“Di beberapa daerah di Kota Padang, masih ada yang minim fasilitas sekolah, di antaranya di Lubuk Begalung dan Koto Tangah. Beberapa siswa di sana terpaksa menempuh jarak cukup jauh untuk bersekolah,” ungkapnya.
Dewan Pendidikan Sumbar juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Padang kembali mengaktifkan Dewan Pendidikan Kota sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan pendidikan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi atas kritik dan saran yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan, bersama kesehatan, merupakan dua prioritas utama dalam arah pembangunan Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Fadly Amran, pendidikan dan kesehatan adalah prioritas nomor satu. Hal ini sudah ditunjukkan melalui alokasi anggaran dan berbagai program pemerataan,” ujar Maigus Nasir.
Ia mencontohkan program bantuan pemerintah seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis dan seragam sekolah gratis yang berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri, swasta, maupun madrasah.
“Ada LKS gratis, seragam gratis, dan berlaku untuk semua sekolah, tanpa membeda-bedakan statusnya,” tambahnya.
Namun demikian, Maigus Nasir mengakui masih banyak aspek pendidikan yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam pemerataan fasilitas dan kualitas layanan belajar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat fondasi pendidikan di Kota Padang.
“Pemko Padang akan terus menegaskan komitmen terhadap pembangunan pendidikan dengan memperkuat kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk upaya mengaktifkan kembali Dewan Pendidikan Kota Padang,” tutupnya.
Pertemuan ini menjadi cerminan keterbukaan Pemko Padang terhadap masukan konstruktif dari pemangku kepentingan pendidikan, sejalan dengan semangat membangun kota yang cerdas, berdaya saing, dan berkeadilan dalam bidang pendidikan. (rn/*/pzv)
Komentar