Tanah Datar, RANAHNEWS.com — Isu infrastruktur jalan rusak dan perubahan skema layanan kesehatan dari UHC ke bantuan sosial mengemuka dalam diskusi publik evaluasi satu tahun kepemimpinan Eka Putra dan Ahmad Fadly yang digelar Pimpinan Cabang Garuda KPP RI Tanah Datar, Minggu (1/3/2026), melalui Zoom Meeting.
Forum yang dimoderatori Ketua PC Garuda KPP RI Tanah Datar Rezki Aryendi itu menghadirkan Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar Dedi Triwindono, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tanah Datar Adib Fadil, perwakilan FKWN Hijrah Adi Sukrial, serta peneliti Luhak Nan Tuo Institute Yogi S. IP.
Dalam pemaparannya, Yogi menyoroti respons publik, terutama di media sosial, terkait kondisi jalan dan kebijakan layanan kesehatan.
“Saat ini yang menjadi pertanyaan publik itu terutama di media sosial, dua di antaranya yaitu minimnya perbaikan infrastruktur jalan di Tanah Datar, serta beralihnya sistem pengobatan dari UHC ke bansos,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah perbaikan di sejumlah titik jalan.
“Sudah, insyaallah kita akan lakukan perbaikan beberapa titik jalan yang ada agar masyarakat merasa nyaman dalam berkendara,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan pengalihan anggaran dari UHC ke bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tanah Datar menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat.
“DPRD akan mengawal anggaran untuk kebutuhan masyarakat tersebut,” katanya.
Diskusi turut memuat keluhan pemerintah nagari terkait pelaksanaan program di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hijrah Adi Sukrial menyebut pengalihan anggaran, termasuk untuk pembangunan koperasi, menjadi kendala dalam mengeksekusi program.
“Sekarang juga yang jadi kendala adalah dialihkannya anggaran untuk pembangunan koperasi, tentu pemerintah nagari akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi program-program pemerintah nagari, kalau dulu nagari bisa membantu menyukseskan program unggulan daerah, sekarang tidak bisa,” ujarnya. (Tim)
Komentar