Pariaman, RANAHNEWS.com — Penguatan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak menjadi fokus Pemerintah Kota Pariaman dalam evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026. Komitmen tersebut dipaparkan dalam verifikasi lapangan oleh Tim Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI secara daring, Rabu (11/11/2026).
Evaluasi yang membahas penyelenggaraan PUG tahun 2024 dan 2025 itu dilaksanakan melalui pertemuan virtual bersama tim evaluator Makna Sinatria dan Nurul Salimah. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Wali Kota, Balai Kota Pariaman.
Dalam pemaparan tersebut, Wali Kota Pariaman Yota Balad didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ika Septia Maulana, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan yang berkeadilan gender dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
“Kami menegaskan kepemimpinan daerah dalam pembangunan yang adil gender dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, dengan adanya Instruksi Wali Kota tentang Rancangan Kebijakan PUG, dan capaian kinerja, praktik baik, tantangan, serta bukti dukung penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak, dengan adanya Keputusan Wali Kota yang memuat tentang hal tersebut,” ujarnya.
Yota menjelaskan, Kota Pariaman telah mencatat perjalanan capaian dalam Penghargaan Parahita Ekapraya. Pada 2021, Kota Pariaman masuk kategori Pratama, kemudian meningkat menjadi kategori Madya pada 19 Desember 2023.
Selanjutnya, pada 9 Januari 2024, Kota Pariaman menerima piagam dan trofi penghargaan kategori Madya dari KemenPPPA RI. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG.
Dari sisi capaian pembangunan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pariaman menunjukkan peningkatan dari 55,25 pada 2024 menjadi 60,14 pada 2025.
Menurut Yota, peningkatan tersebut dipengaruhi sejumlah indikator, di antaranya keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Perempuan semakin aktif berpartisipasi dalam sektor jasa, perdagangan skala kecil, serta pariwisata lokal.
Selain itu, pemerintah daerah melalui DP3AKB menjalankan kebijakan dan program yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pariaman tercatat sebesar 99,28 pada 2024 dan 98,86 pada 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Pariaman relatif kecil.
Yota menegaskan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Kolaborasi tersebut melibatkan Bappeda dalam mengintegrasikan indikator gender ke dokumen perencanaan, kecamatan dan kelurahan dalam mendeteksi kebutuhan serta mendekatkan layanan kepada masyarakat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis melalui program, anggaran, serta layanan responsif gender.
Dukungan juga diharapkan datang dari mitra nonpemerintah, meliputi dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas. Sinergi lintas sektor tersebut diarahkan untuk membangun kesatuan data dan kebijakan agar dampak program dapat diukur.
Dalam upaya pemberdayaan perempuan, Pemerintah Kota Pariaman juga memperluas akses terhadap kemandirian ekonomi, kepemimpinan, dan layanan publik.
Program kemandirian ekonomi dilakukan melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemasaran digital, serta penguatan kelompok usaha perempuan.
Pada aspek kepemimpinan, pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan, organisasi masyarakat, politik, dan jabatan publik.
Adapun perluasan akses layanan mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, informasi, serta layanan inklusif bagi perempuan rentan.
“Sehingga kita dapat mewujudkan Pariaman yang Berdaya dan Ramah Anak, Perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga tangguh, pembangunan inklusif,” tutup Yota.
Melalui evaluasi penyelenggaraan PUG tersebut, Pemerintah Kota Pariaman memaparkan capaian, kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan yang berkeadilan gender serta perlindungan anak. (rn/*/pzv)
Komentar