Padang, RANAHNEWS.com — Keterbukaan dan ketepatan data pemilih menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang dalam mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan pemilu. Selain memperkuat koordinasi lintas lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung pengawasan demokrasi secara berkelanjutan.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat dalam kantor Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Bawaslu Kota Padang, Rabu (11/11/2026). Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan program pengawasan non-tahapan yang berlangsung sepanjang tahun.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, mengatakan evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar program pengawasan berjalan lebih efektif.
Menurutnya, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk memastikan data tetap terpantau, Bawaslu Kota Padang secara rutin berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait.
Firdaus menjelaskan, perubahan regulasi yang direncanakan pada 2027 diharapkan dapat menyederhanakan proses pemutakhiran data pemilih tanpa mengurangi substansi dan kualitas pengawasan.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan akses terhadap data pemilih yang disampaikan KPU. Data tersebut perlu dapat diketahui dan diakses Bawaslu maupun peserta pemilu agar pengawasan serta pemetaan pemilih dapat dilakukan secara optimal.
Selain keterbukaan akses, Firdaus menyoroti perlunya penyampaian data hasil pleno pemutakhiran secara lebih terperinci. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berpedoman pada angka akumulatif, tetapi juga dapat menelusuri rincian data yang diperlukan.
Memasuki triwulan IV, Bawaslu Kota Padang juga telah menyampaikan rekomendasi terkait data pemilih TNI dan Polri. Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala karena membutuhkan koordinasi dan komunikasi resmi melalui mekanisme surat-menyurat.
Di luar persoalan pemutakhiran data, evaluasi turut membahas penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Firdaus mengakui, sejumlah program seperti forum warga dan kegiatan pengawasan partisipatif lainnya masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam memperkuat pengawasan pemilu. Karena itu, Bawaslu perlu terus membangun komunikasi dan mendorong kesadaran publik agar masyarakat turut mengambil bagian dalam mengawal proses demokrasi.
Melalui evaluasi tersebut, Bawaslu Kota Padang berharap pelaksanaan program pengawasan ke depan semakin terarah, terutama dalam pemutakhiran data pemilih, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Hasil evaluasi juga diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mengantisipasi berbagai potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemilu sejak dini. (rn/*/pzv)
Komentar