Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kabupaten Solok membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan perkembangan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2025 dalam pertemuan bersama pemerintah pusat di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah serta kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., menghadiri pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. Lilik Kurniawan, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, bersama Asisten Deputi Penanganan Bencana Merry Efriana dan jajaran.
Pertemuan itu juga melibatkan perwakilan Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Perekonomian, Satgas PRRP Sumatera, BNPB, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Solok. Sejumlah peserta, termasuk Tim Pakar Sekretariat Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, mengikuti kegiatan secara virtual.
Dalam pemaparannya, Jon Firman Pandu menjelaskan bahwa dokumen R3P telah disampaikan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana. Pemerintah daerah juga telah menindaklanjuti sejumlah langkah, termasuk mendorong pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat terdampak.
Namun, bencana yang kembali terjadi pada September 2026 menambah tantangan dalam pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Solok tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar program pemulihan dapat berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu daerah melaksanakan pembangunan dan pemulihan pascabencana,” ungkap Bupati.
Ia juga menekankan bahwa kondisi geografis Kabupaten Solok yang rawan terhadap berbagai jenis bencana menuntut penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Keselamatan masyarakat, menurutnya, harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan langkah penanganan bencana.
Sementara itu, Deputi Kemenko PMK Dr. Lilik Kurniawan menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat dilakukan dengan pola kerja biasa. Seluruh pihak perlu meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelaksanaan program agar masyarakat terdampak segera pulih dan kembali beraktivitas.
Ia meminta komitmen bersama serta langkah konkret dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar program pemulihan berjalan terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari sisi ekonomi, perwakilan Kemenko Perekonomian, Desi Zulfrani, menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah yang telah dijalankan untuk mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh, terutama di wilayah terdampak banjir bandang.
Perwakilan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Slamet Santoso, menjelaskan bahwa dukungan pemulihan juga mencakup bantuan sosial bagi masyarakat terdampak serta bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Perwakilan Posko Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Andre, menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah. Koordinasi diperlukan agar penanganan bencana tidak tumpang tindih dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat dipercepat.
Ia juga mengapresiasi koordinasi yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Solok dan pemerintah pusat, yang dinilai menjadi modal penting untuk mendorong penanganan pascabencana secara lebih efektif.
Sementara itu, perwakilan BNPB, Enni Supartini, menyampaikan perlunya dukungan kebijakan berupa diskresi atau kemudahan perizinan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini terutama berkaitan dengan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan kawasan suaka, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Dalam arahan teknis, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor maupun pergerakan tanah.
Ia mengingatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas teknis terkait agar segera mendeteksi sumbatan aliran sungai serta menangani material dan endapan longsor. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terbentuknya bendungan alam yang berpotensi memicu banjir bandang saat hujan lebat atau cuaca ekstrem.
Pemantauan titik-titik rawan longsor juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, sistem deteksi dini bencana harus diperkuat agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat dan langkah antisipasi segera dilakukan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dukungan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat pelaksanaan R3P. Pemulihan diarahkan tidak hanya pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan akan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan mitigasi, dan mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi demi mendukung pemulihan yang lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan. (E_J)
Komentar