Pariaman, RANAHNEWS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Pariaman memperkuat kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami melalui gladi yang melibatkan unsur pemerintah, relawan, dan masyarakat.
Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 berlangsung selama dua hari, 29–30 September 2026, di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Dusun Sirambang, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman.
Puncak kegiatan pada Rabu (30/9/2026) dihadiri sekaligus ditutup Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Ia didampingi Wali Kota Pariaman Yota Balad, Sekretaris Utama BNPB Rustian, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat Erasukma Munaf, dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan mitigasi dan pengurangan risiko bencana perlu diperkuat melalui latihan agar pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan menghadapi kondisi darurat.
“Gladi simulasi ini adalah kunci keselamatan kita. Melalui latihan ini, kita bisa mengasah naluri, melatih refleks, dan memahami jalur evakuasi secara tepat, karena pada saat gempa terjadi pasti akan terjadi kepanikan, dan kepanikan tersebut adalah musuh terbesar kita,” ujar Yota.
Menurut Yota, kepanikan dapat muncul karena masyarakat tidak mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat diperlukan agar mampu mengambil langkah untuk mengurangi risiko ketika bencana terjadi.
Ia menegaskan gladi tersebut bukan sekadar kegiatan formalitas atau agenda seremonial. Setiap langkah menuju titik kumpul dalam simulasi diharapkan menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan ketika menghadapi kondisi sebenarnya.
“Kami secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Sestama BNPB dan Gubernur Sumatera Barat atas dilaksanakannya kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Kota Pariaman ini,” kata Yota.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian mengingatkan agar gladi tidak dijadikan sebagai tujuan akhir. Menurutnya, kegiatan tersebut harus digunakan untuk menemukan kesenjangan dalam kesiapsiagaan.
“Kami (BNPB) memandang bahwa hasil gladi seperti ini harus menjadi input bagi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Temuan dari gladi harus diterjemahkan menjadi kebutuhan konkret. Dengan kata lain, kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan,” ujar Rustian.
Rustian juga menekankan posisi masyarakat sebagai first responder atau pihak yang pertama kali berada dekat dengan lokasi kejadian dalam beberapa menit awal setelah gempa.
Karena itu, sistem penanggulangan bencana tidak hanya dapat bergantung pada pemerintah. Pemerintah, TNI, Polri, BPBD, instansi teknis, rumah sakit, dunia usaha, relawan, dan masyarakat harus memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana.
Menurut Rustian, investasi dalam kesiapsiagaan memang tidak selalu terlihat ketika kondisi normal. Namun, saat bencana terjadi, kesiapan tersebut dapat menentukan kecepatan masyarakat menyelamatkan diri, respons pemerintah, serta besarnya dampak yang dapat dikurangi.
“Kami dari BNPB menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman atas komitmen dan kerja keras dalam membangun kesiapsiagaan. Mari kita terus memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, pemerintah dan masyarakat, serta seluruh pentahelix penanggulangan bencana,” tuturnya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan keberhasilan gladi tidak diukur dari seberapa rapi skenario dilaksanakan, melainkan dari banyaknya pembelajaran yang diperoleh untuk memperkuat kesiapsiagaan.
“Dari kegiatan ini kita bisa melihat secara jernih apa yang telah kita uji, apa yang telah berjalan baik, dan apa yang masih harus kita perbaiki, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan gladi simulasi ini,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut terdapat enam tindak lanjut dari rangkaian kegiatan yang meliputi Table Top Exercise (TTx), Command Post Exercise (CPx), dan Field Training Exercise (FTx).
Enam tindak lanjut tersebut yakni mendokumentasikan dan menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi TTx, CPx, dan FTx; memperkuat sistem komando dan koordinasi antarinstansi; serta terus menguji dan memperkuat sistem komunikasi kedaruratan.
Selanjutnya, pemerintah kabupaten dan kota diminta membawa hasil pembelajaran dari gladi ke wilayah masing-masing, memperluas keterlibatan masyarakat, serta menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya, bukan sekadar program.
Mahyeldi juga menegaskan ancaman gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas administrasi kabupaten dan kota. Karena itu, kolaborasi lintas daerah perlu terus diperkuat, termasuk dengan BNPB, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan relawan.
“Semua memiliki peran yang penting, semua adalah bagian dari sistem penanggulangan bencana, dan tidak ada satu pun unsur yang dapat berjalan sendiri. Kita harus membangun satu kesadaran bahwa ketika terjadi bencana, yang paling utama bukan lagi ego sektoral atau batas kewenangan tetapi yang utama adalah keselamatan masyarakat,” kata Mahyeldi. (rn/*/pzv)
Komentar