Dharmasraya, RANAHNEWS.com — Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Dharmasraya untuk memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat terhadap tahapan kepemiluan hingga Pilkada 2029.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dan PWI Dharmasraya di Kantor Bawaslu Dharmasraya, Tebing Tinggi, Rabu (2/9/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Ketua Bawaslu Dharmasraya Subandiyono, Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPH) Alde Rado, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Maradis, serta Ketua PWI Dharmasraya Roni Aprianto.
Ketua Bawaslu Dharmasraya, Subandiyono, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi dilanjutkan melalui berbagai kegiatan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah.
“Semoga kerja sama ini dapat kita tindaklanjuti untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, terkhusus untuk pengawasan kepemiluan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2029,” ujarnya.
Menurut Subandiyono, keterlibatan insan pers penting dalam mendukung pengawasan partisipatif. Wartawan diharapkan turut melakukan pemantauan di lapangan dan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan.
“Kami minta dan berharap kepada kawan-kawan wartawan untuk dapat bekerja sama dengan Bawaslu dan melakukan pengawasan secara partisipatif di lapangan. Seandainya nanti ada temuan-temuan, penyelewengan-penyelewengan atau pelaksanaan tahapan pemilihan yang tidak sesuai aturan, kami berharap dapat disampaikan kepada kami,” katanya.
Ia menegaskan pengawasan bersama diperlukan agar seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah berjalan sesuai ketentuan. Potensi pelanggaran, baik pidana maupun administrasi, dapat dicegah dan ditindaklanjuti sesuai aturan.
Subandiyono juga mengakui keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. Saat ini, Bawaslu Dharmasraya memiliki tiga komisioner di tingkat kabupaten, sementara pada tingkat kecamatan terdapat tiga orang pengawas di masing-masing kecamatan.
“Kadang-kadang pelaksanaan tahapan maupun sosialisasi itu berlangsung secara bersamaan. Karena itu, kami berharap adanya kerja sama untuk mengawasi secara baik dan praktis, serta melaporkan hasil pengawasan kepada kami, baik secara tertulis maupun informasi yang perlu kami telusuri,” jelasnya.
Untuk saat ini, kata Subandiyono, pengawasan partisipatif bersama insan pers diharapkan dapat berjalan secara mandiri atau non-budgeting. Namun, Bawaslu berharap ke depan terdapat dukungan anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan partisipatif yang melibatkan wartawan.
“Ini memang harapan kami. Kami juga tidak bisa menjanjikan yang pasti-pasti karena tidak ingin nantinya kawan-kawan kecewa. Lebih baik kami sampaikan apa adanya. Apa yang disampaikan kawan-kawan PWI akan menjadi bahan bagi kami untuk mengusulkan kegiatan dan anggarannya, semoga dapat ditampung,” katanya.
Ketua PWI Kabupaten Dharmasraya, Roni Aprianto, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyatakan PWI siap mendukung penguatan pengawasan partisipatif sesuai tugas dan fungsi jurnalistik.
Menurut Roni, insan pers memiliki peran strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan demokrasi.
“Sebagai jurnalistik, tentunya kami akan bekerja sesuai dengan koridor masing-masing. Kami akan mengawasi dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk membawa perubahan terhadap proses penyelenggaraan ke depan,” ujar Roni.
Ia menegaskan wartawan tetap bekerja secara profesional dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik serta ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kerja sama tersebut.
Roni juga berharap kerja sama Bawaslu dan PWI tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diwujudkan dalam kegiatan nyata di lapangan.
“Kami juga berharap ada kebijakan dari Bawaslu, terutama dalam pengusulan anggaran yang nantinya melibatkan kawan-kawan wartawan. Jangan sampai kerja sama ini hanya bersifat sosial. Bagaimanapun kerja sosial juga membutuhkan support, baik untuk operasional maupun kebutuhan lainnya,” katanya.
Roni mengapresiasi keterbukaan Bawaslu dalam menerima aspirasi terkait dukungan terhadap pengawasan partisipatif. Ia berharap aspirasi tersebut dapat direalisasikan melalui kebijakan dan penganggaran pada masa mendatang.
“Kami berharap aspirasi yang telah disampaikan ini nantinya bisa direalisasikan. Kalau memang untuk kebaikan bersama, saya yakin usulan anggaran tersebut akan mendapat perhatian,” pungkasnya. (akn)
Komentar