Jakarta, RANAHNEWS.com — Pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diminta tidak sekadar mengejar kecepatan, tetapi dilakukan secara terukur, patuh regulasi, dan tepat sasaran. Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, menegaskan penanganan yang tidak berbasis perencanaan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Zigo menyampaikan, percepatan pemulihan harus dibarengi kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan hukum agar tidak menciptakan risiko keselamatan maupun persoalan hukum bagi para pelaksana di lapangan. Ia menilai masih ditemukan praktik pembangunan hunian yang mengabaikan zona rawan bencana.
“Kita memang ingin penanganan cepat, tetapi tidak boleh sembarangan. Regulasi perizinan perumahan harus diperbarui dan diperketat. Harus ada rekomendasi teknis yang jelas dari pihak berwenang. Jangan lagi ada pembiaran rumah dibangun sangat dekat dengan bibir sungai, karena itu sama saja menjemput maut ketika bencana datang kembali,” kata Zigo, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, pembangunan tanpa perencanaan matang juga berisiko menyeret petugas dan pemangku kepentingan ke persoalan hukum. Karena itu, negara harus hadir melalui perlindungan regulasi dan manajemen risiko yang jelas dalam setiap tahapan pemulihan.
“Perencanaan itu sangat krusial. Jangan karena mengejar target cepat, teman-teman di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat. Akibatnya, mereka justru berhadapan dengan persoalan hukum. Negara harus melindungi mereka melalui payung hukum dan manajemen risiko yang jelas,” ujarnya.
Zigo juga menyoroti krisis air bersih yang dialami warga pascabencana, khususnya di Kota Padang. Banyak warga yang selama ini bergantung pada sumur kini kehilangan sumber air karena sumur mengering, sementara mereka tidak tercatat sebagai pelanggan PDAM.
“Di Padang, banyak warga yang bergantung pada sumur. Sekarang sumurnya kering dan mereka tidak punya suplai air sama sekali. Karena bukan pelanggan PDAM, mereka kesulitan. Saya minta Direktorat Jenderal Cipta Karya turun tangan dan memasukkan warga terdampak ke sambungan PDAM secara gratis melalui pendanaan Cipta Karya. Ini murni urusan kemanusiaan, apalagi mata pencaharian mereka sudah hilang akibat bencana,” kata Zigo.
Selain itu, ia mengingatkan BUMN pelaksana pemulihan agar bekerja profesional dan transparan. Zigo menegaskan pentingnya kejujuran data lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan klaim pekerjaan yang tidak sesuai fakta.
“Jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran. Data lapangan harus jujur. Jika sungai sudah dibersihkan oleh relawan atau pihak swasta dengan alat berat mandiri, jangan kemudian diklaim BUMN sebagai pekerjaannya dalam laporan resmi. Kejujuran data adalah kunci agar anggaran pemulihan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Berdasarkan data teknis yang diterima Komisi V DPR RI, bencana tersebut berdampak pada 31 ruas jalan nasional, 41 sungai dengan kategori rusak berat, serta 38.670 unit rumah warga yang terdampak.
Zigo memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan agar berjalan konkret dan tidak berhenti pada perencanaan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat terdampak bencana. (rn/*/pzv)
Komentar