Padang, RANAHNEWS — Masa tanggap darurat bencana di Kota Padang telah berakhir, namun pekerjaan besar justru baru dimulai. DPRD Kota Padang menegaskan pemulihan pascabencana harus berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan, dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap siaga menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan bahwa setiap OPD memegang peran kunci dalam mengembalikan kehidupan warga terdampak ke kondisi normal. Percepatan perbaikan infrastruktur dasar hingga pemulihan lingkungan menjadi fokus utama agar dampak pemulihan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah. Semua OPD harus bekerja sesuai tugasnya agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muharlion, Rabu (24/12/2025).
Ia menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) didorong mempercepat perbaikan jalan lingkungan dan drainase yang rusak akibat bencana. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan kebersihan dan kualitas lingkungan pascabencana tetap terjaga.
Pada sektor hunian, DPRD memberi perhatian khusus terhadap percepatan penyediaan tempat tinggal layak bagi warga terdampak. Pembangunan hunian sementara (huntara) masih berlangsung dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan lahan di zona aman bencana.
“Huntap membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat membantu penyediaan prasarana dan sarana dasar di lokasi yang telah disiapkan pemerintah kota,” kata Muharlion.
Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus (rusus). Selain itu, sekitar 30 kepala keluarga tinggal di rumah susun sewa (rusunawa). Kawasan Simpang Haru yang sedang menjalani proses clear and cleaning juga diproyeksikan mampu menampung sekitar 50 hingga 70 kepala keluarga terdampak.
DPRD Kota Padang juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat oleh camat dan lurah terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan dua lokasi strategis untuk pembangunan hunian tetap, yakni di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan sekitar tiga hektare.
“Kami ingin warga terdampak segera memiliki rumah yang aman dan layak. Lahan sudah siap, sekarang kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Bencana yang melanda Kota Padang tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi juga merusak infrastruktur dan sektor pertanian. Kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap. Selain itu, sembilan jembatan mengalami kerusakan serta sejumlah bangunan sekolah rusak berat dan memerlukan penanganan segera.
Dengan penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian Pekerjaan Umum, DPRD optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dipercepat secara efektif demi memulihkan kehidupan masyarakat Kota Padang. (rn/*/pzv)
Komentar