Oleh: Rahmad Saputra
Dosen dan Relawan TIK Sumatera Barat
RANAHNEWS — Di tengah situasi darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, ancaman tidak hanya datang dari alam. Ruang digital justru menjadi medan baru kejahatan, ditandai dengan maraknya penyebaran tautan phishing berkedok paket data gratis. Sasaran utama modus ini adalah masyarakat yang sedang berada dalam kondisi paling rentan.
Di lapangan, pesan berantai berisi klaim bantuan paket data gratis bagi korban bencana beredar luas melalui WhatsApp, Facebook, dan Telegram. Narasi yang digunakan terkesan empatik, dilengkapi logo operator seluler, serta ajakan untuk segera mengklik tautan. Di balik kemasan tersebut, tersembunyi praktik penipuan digital yang berujung pada pencurian data pribadi dan pengurasan rekening korban.
Berdasarkan pengalaman saya sebagai akademisi dan relawan teknologi informasi dan komunikasi yang terlibat dalam edukasi literasi digital, ancaman ini bukan lagi sebatas potensi. Korban telah muncul dan jumlahnya terus bertambah. Di sejumlah daerah, terdapat laporan korban kehilangan dana hingga Rp5 juta setelah mengklik tautan tersebut. Bahkan, di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, seorang petani bawang dilaporkan kehilangan sekitar Rp100 juta dari rekening pribadinya akibat modus serupa.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kejahatan siber semakin adaptif memanfaatkan momentum krisis. Dalam kondisi darurat, masyarakat sangat membutuhkan akses komunikasi untuk memperoleh informasi, berkoordinasi, dan meminta bantuan. Kebutuhan mendesak inilah yang dieksploitasi pelaku phishing melalui iming-iming bantuan instan.
Modus yang digunakan tergolong sederhana, tetapi efektif. Korban diarahkan ke situs tiruan yang menyerupai laman resmi operator. Selanjutnya, korban diminta mengisi data pribadi, nomor ponsel, hingga kode OTP. Tanpa disadari, informasi tersebut digunakan pelaku untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital korban.
Penting ditegaskan bahwa bantuan resmi dari operator telekomunikasi memang tersedia, terutama dalam situasi bencana. Namun, seluruh bantuan tersebut memiliki mekanisme aktivasi resmi dan tidak pernah menggunakan tautan acak yang dikirim melalui pesan pribadi atau grup percakapan.
Sebagai contoh, Telkomsel mendistribusikan bantuan komunikasi berupa paket data 3 GB, 300 SMS, dan 1.000 menit telepon bagi masyarakat Sumatera Barat terdampak bencana. Bantuan ini hanya dapat diaktifkan melalui kode resmi 88820#, bukan melalui tautan apa pun. Informasi layanan resmi juga tersedia melalui *888#, aplikasi, dan kanal media resmi perusahaan.
Pola serupa diterapkan operator lain. XL dan Axis, misalnya, menggunakan kode *123# atau *838# sebagai saluran layanan dan informasi pelanggan. Operator telekomunikasi memiliki sistem USSD dan aplikasi resmi yang dapat diverifikasi dengan mudah melalui situs resmi atau mesin pencarian.
Dari fakta tersebut, masyarakat perlu memegang satu prinsip dasar: setiap bantuan yang meminta klik tautan, pengisian data pribadi, atau memasukkan kode OTP hampir dapat dipastikan bukan bantuan resmi. Operator tidak pernah meminta data sensitif pelanggan melalui pesan berantai.
Fenomena ini menegaskan bahwa bencana alam kerap diikuti oleh risiko bencana digital. Ruang digital telah menjadi bagian dari ruang publik yang harus dijaga keamanannya. Ketika ruang ini tidak aman, kepercayaan masyarakat terhadap informasi dan bantuan berbasis digital ikut tergerus.
Karena itu, edukasi publik perlu menjadi bagian dari mitigasi bencana. Pemerintah, operator telekomunikasi, platform digital, dan komunitas literasi digital harus memperkuat kolaborasi agar informasi resmi tersampaikan dengan cepat dan jelas. Di sisi lain, masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, memahami mekanisme bantuan, dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan.
Bencana alam memang tidak dapat dihindari, tetapi penipuan digital di tengah bencana seharusnya dapat dicegah. Kewaspadaan di ruang digital merupakan bentuk perlindungan diri sekaligus kepedulian terhadap sesama. (***)
Komentar