Padang, RANAHNEWS — Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan keterbukaan informasi publik. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyebut kritik dan partisipasi masyarakat merupakan bahan bakar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan responsif.
Penegasan tersebut disampaikan Fadly saat menghadiri pelantikan pengurus Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang sekaligus diskusi publik di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Senin (6/10/2025). Acara ini turut dihadiri Ketua DPRD Padang Muharlion, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra, serta Ketua Penasehat PJKIP Padang Syamsu Rizal yang juga mantan Ketua KI Sumbar periode 2014–2018.
Pelantikan tersebut menetapkan Yuliadi Chandra sebagai Ketua, Arif Budiman Effendi sebagai Sekretaris, dan Sri Taufik sebagai Bendahara PJKIP Kota Padang.
Dalam sambutannya, Fadly menegaskan bahwa Pemko Padang bertekad meraih predikat Kota Informatif secara nasional. Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kinerja pemerintah.
“Saya bersama seluruh jajaran perangkat daerah berkomitmen menjadikan Kota Padang sebagai kota informatif. Ini merupakan bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya.
Fadly menilai, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Pemerintah, kata dia, tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan komunitas dan organisasi jurnalis yang aktif mengawal keterbukaan informasi.
“Tanpa keterlibatan publik dan organisasi seperti PJKIP, program yang disusun pemerintah tidak akan berjalan maksimal,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berani menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Fadly, transparansi sejati hanya dapat terwujud jika masyarakat ikut mengawasi dan menilai setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah.
“Kami ingin setiap kebijakan pemerintah mendapat penilaian langsung dari masyarakat. Kritik konstruktif menjadi bagian penting dari perjalanan menuju pemerintahan yang terbuka,” tegasnya.
Kegiatan pelantikan dan diskusi publik PJKIP tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah dan insan pers. Melalui kolaborasi ini, Kota Padang diharapkan mampu memperluas akses informasi publik dan menjadi contoh penerapan pemerintahan transparan bagi daerah lain di Indonesia. (rn/*/pzv)
Komentar