Padang, RANAHNEWS.com — Krisis air bersih yang berkepanjangan di Kota Padang memantik sorotan tajam DPRD. Fraksi Partai Gerindra menilai buruknya pelayanan air bersih yang dirasakan masyarakat merupakan tanggung jawab langsung Wali Kota Padang Fadly Amran beserta jajaran Pemerintah Kota Padang yang dinilai gagal mengelola kebutuhan dasar warga.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Wahyu Hidayat menyatakan persoalan air bersih tidak bisa lagi dibenarkan sebagai akibat teknis atau bencana alam semata. Menurutnya, krisis tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan lambannya kinerja birokrasi di lingkungan Pemko Padang.
Wahyu menegaskan, masalah air bersih seharusnya dapat ditangani lebih cepat apabila pemerintah kota bekerja secara serius, terukur, dan responsif. Ia menilai pemerintah pusat telah membuka peluang bantuan yang besar, namun tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Pemko Padang.
“Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko Padang benar-benar bekerja. Pemerintah pusat sudah membuka ruang bantuan sangat besar, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal,” kata Wahyu, Selasa (27/1/2026) malam.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kuranji itu mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah menawarkan solusi konkret untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Padang, salah satunya melalui pembangunan ratusan sumur bor bagi masyarakat terdampak. Namun, tawaran tersebut terhambat karena Pemko Padang dinilai tidak siap dari sisi administrasi dan data.
“Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” ujarnya.
Menurut Wahyu, kendala utama penanganan krisis air bersih bukan terletak pada ketersediaan anggaran atau komitmen pemerintah pusat, melainkan pada lemahnya manajemen dan kurangnya keseriusan jajaran Pemko Padang. Kondisi tersebut, kata dia, mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan Wali Kota Padang yang dinilai lebih menonjolkan pencitraan politik dibandingkan menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi warga. Wahyu meminta kepala daerah fokus menjalankan tugas pemerintahan dan menghentikan narasi politik yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan tengah mempertimbangkan langkah politik lanjutan berupa penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang. Langkah itu dipandang sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif yang dinilai minim realisasi di tengah krisis yang terus berlangsung.
Wahyu menegaskan masyarakat tidak membutuhkan komunikasi simbolik atau janji politik semata. “Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi konkret, kerja cepat, dan keberpihakan nyata untuk mengakhiri krisis air bersih yang semakin menyengsarakan warga,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar