Padang, RANAHNEWS.com — Sinergi percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang diperkuat melalui rapat koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026). Pertemuan ini membahas penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak, serta kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Padang.
“Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki peran sangat penting bagi Sumatera Barat, dengan sekitar 25 persen aktivitas ekonomi provinsi bertumpu di kota ini. Karena itu, sinergi kebijakan dan pembangunan antara provinsi dan kota harus terus diperkuat,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya kolaborasi di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta dampak bencana yang memerlukan penanganan cepat.
“Di Padang misalnya, terdapat dukungan kuat terhadap optimalisasi pajak daerah. Ke depan, kita juga akan memperkuat konsep aliansi pariwisata antar daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan bahwa Pemko Padang telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pemulihan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025, termasuk penyediaan hunian sementara (huntara) serta skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak.
“Saat ini sekitar 120 kepala keluarga (KK) menempati Huntara yang disediakan di Rumah Nelayan dan Rusunawa di Lubuk Buaya, serta Huntara mandiri di Pauh hasil kolaborasi berbagai pihak. Saat ini, kami tengah menyiapkan tiga lokasi pembangunan Huntap di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, dan Simpang Haru bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat bencana,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemko Padang juga menghadapi tantangan besar dalam pemulihan infrastruktur pascabencana. Berdasarkan data yang ada, total kerusakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan kerugian Rp1,6 triliun, sehingga kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun.
“Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun, mencakup perbaikan jalan, jembatan, sistem pengairan, serta sarana air bersih dan sanitasi. Selain itu, kerusakan Irigasi Gunung Nago yang memicu krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji serta percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji menjadi persoalan mendesak untuk mengurangi risiko banjir ke depan,” paparnya. (rn/*/pzv)
Komentar