Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Nevi Soroti Pentingnya Kemitraan Usaha Besar dan UMKM

News, Ekonomi357 Dilihat

Jakarta, RANAHNEWS – Anggota komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan beberapa poin penting terkait realisasi investasi dan peran Kementerian Investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM

Nevi Zuairina mengapresiasi capaian realisasi investasi yang telah mencapai Rp 829,9 triliun pada semester pertama 2024, yang menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,2 juta orang. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor UMKM dalam mendapatkan porsi yang layak dari kredit perbankan. Dari total credit lending sebesar Rp 6.300 triliun, UMKM hanya mendapat porsi 18%, padahal sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan pekerjaan.

“Kementerian Investasi harus lebih konsisten dalam mendorong kemitraan antara usaha besar dan UMKM di daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022. Realisasi kemitraan ini penting untuk pemerataan ekonomi dan harus ada sanksi tegas bagi yang tidak menerapkannya, bukan hanya berupa himbauan,” tegas Nevi.

politisi PKS ini juga menyoroti penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia, berdasarkan data BPS, yang menurun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Ia menantang Kementerian Investasi untuk berkontribusi dalam meningkatkan jumlah kelas menengah dengan strategi investasi yang tepat sasaran.

“Investasi harus diarahkan untuk menciptakan ketahanan pangan dan energi, serta mendukung swasembada pangan. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan harus menjadi prioritas, meskipun kurang menarik bagi investor, karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tambah anggota Badan Anggaran ini.

Selain itu, Nevi menyoroti pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai 149,38 juta orang pada Februari 2024, yang memerlukan strategi khusus dalam menarik investasi di sektor industri padat karya untuk mengurangi angka pengangguran.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga memberi kesempatan kepada Kementerian Investasi untuk menjelaskan asal-usul target investasi yang sangat ambisius, yakni Rp 1.905 triliun pada 2025, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan pagu anggaran kementerian.

“Kami ingin mendengar langkah konkret dari Kementerian Investasi dalam menghadapi tantangan global dan bagaimana rencana transisi kepemimpinan kementerian ini dapat menjaga kelanjutan program yang sudah dirancang,” tegasnya.

“Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, saya berharap agar Kementerian Investasi tetap konsisten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi sektor UMKM dan industri padat karya,” tutup Nevi Zuairina. (*)

Komentar