Pariaman, RANAHNEWS — Pemerintah Kota Pariaman memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Registrasi Kontrak Barang dan Jasa (Sirekonbaja). Platform digital ini menjadi instrumen utama dalam pengendalian pembangunan sekaligus bentuk komitmen Pemko Pariaman terhadap reformasi birokrasi berbasis teknologi.
Hal itu disampaikan Wali Kota Pariaman Yota Balad saat membuka Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi Pengendalian Pembangunan Sirekonbaja di Aula Balai Kota Pariaman, Rabu (12/11/2025).
Menurut Yota Balad, Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, efektif, bersih, dan akuntabel melalui digitalisasi proses administrasi. Salah satu langkah pentingnya adalah memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, hingga pengendalian pembangunan daerah dapat berjalan secara efisien dan sesuai ketentuan.
“Kehadiran Sirekonbaja ini merupakan wujud komitmen kita terhadap transparansi dan tertib administrasi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini, seluruh proses kontrak dapat dipantau secara terbuka dan terukur,” ujar Yota Balad.
Ia menambahkan, aplikasi yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Pariaman dan Pemerintah Kota Padang ini akan berfungsi sebagai alat kendali utama pembangunan daerah. Melalui Sirekonbaja, pemerintah dapat memastikan setiap kegiatan pengadaan terdaftar secara resmi dan terdokumentasi dengan baik.
“Mulai tahun ini, Bukti Registrasi Kontrak dari aplikasi menjadi syarat administrasi untuk pencairan dana. Artinya, kontrak yang belum diregistrasikan tidak dapat dicairkan sebelum kewajiban administrasinya dipenuhi. Ini langkah tegas agar tata kelola pembangunan semakin tertib dan transparan,” jelasnya.
Dalam arahannya kepada para pejabat pelaksana anggaran (PA/KPA/PPK) dan operator di setiap perangkat daerah, Yota menekankan agar aplikasi ini dimanfaatkan secara optimal — bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar sebagai alat kendali kinerja pembangunan. Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan dan validitas data yang diunggah ke sistem.
“Data harus diinput secara lengkap, valid, dan tepat waktu. Koordinasi aktif antarperangkat daerah juga penting, terutama dengan Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Kominfo, dan BPKPD bila ada kendala teknis atau nonteknis,” ucapnya.
Yota Balad turut mendorong agar pemanfaatan Sirekonbaja diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi di Kota Pariaman. Ia menilai sinergi seluruh perangkat daerah menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian pembangunan daerah.
“Hal ini sejalan dengan misi keempat kami, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif serta memberikan pelayanan publik yang prima,” ungkapnya.
Wali Kota Yota menutup sambutannya dengan harapan agar kegiatan bimtek ini mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pembangunan, serta menghadirkan hasil yang nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap kegiatan ini menghasilkan output dan outcome yang benar-benar berdampak positif bagi warga Pariaman,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar